Para pejabat dari Rabat dan Front Polisario yang bermarkas di Aljazair memulai pertemuan dua hari itu, Jumat (10/8), di dekat New York, belajar dari putaran sebelumnya Juni yang menandai pembicaraan pertama mereka dalam tujuh tahun mengenai perselisihan mereka yang telah berusia 32 tahun.
Maroko mencaplok wilayah 260.000 orang itu setelah Spanyol mundur pada 1975 dari koloninya di Afrika baratlaut itu. PBB mengadakan pembicaraan setelah kedua belah pihak menyerahkan rencana itu, April.
Maroko mengusulkan otonomi di bawah kedaulatannya, sementara Polisario menginginkan referendum dengan kemerdekaan sebagai salah satu opsi.
"Saya mengharapkan anda akan mempertahanan suasana baik yang sama yang memberi ciri pada putaran pertama," penengah PBB, Peter van Walsum, mengatakan pada delegasi Maroko dan Polisario yang berkumpul di sebuah perkebunan swasta di Manhasset di Long Island, New York.
"Bagaimanapun, suasana bukanlah segalanya. Dewan Keamanan mengharapkan kita untuk mengadakan pembicaraan yang produktif dan keyakinan yang baik," tandasnya.
Beberapa pengamat mengatakan, tampaknya ada sedikit ruang bagi kompromi oleh tiap pihak. Raja Maroko Mohammad VI mengatakan dalam satu pidato belum lama ini bahwa negaranya telah menawarkan otonomi dan tak lain hanya otonomi.
Polisario tampaknya tak mungkin untuk mundur mengenai tuntutannya akan referendum yang menawarkan pilihan antara merdeka, otonomi atau integrasi penuh ke Maroko. Rabat pernah menawarkan referendum tapi itu tak pernah diadakan dan Maroko sekarang mengesampingkannya.
Dewan PBB Terbagi
Tidak ada satu negara pun yang mengakui pemerintah Maroko atas Sahara Barat, yang memiliki simpanan besar fosfat, tempat yang kaya ikan dan, secara potensial, minyak.
Dewan Keamanan, bagaimanapun, terbagi. Beberapa negara non-blok mendukung Polisario, tapi Maroko didukung oleh Perancis dan AS. Washington menginginkan perselisihan Sahara itu diselesaikan, sehingga negara-negara Afrika utara dapat memusatkan perhatian untuk memerangi terorisme.
Dalam satu pernyataan yang dibacakan setelah pembahasan Dewan Keamanan pada 11 Juli, utusan AS menyambuat baik 'upaya serius dan pantas' Maroko untuk menggerakkan maju proses itu, serta memuji rencana pemerintahan-sendiri oleh Rabat sebagai 'realistis'.
Dalam satu wawancara pekan ini, pejabat Polisario, Mohammed Khadad, mengatakan bahwa pernyataan itu membuat perundingan tersebut mungkin kurang berhasil.
"Saya merasa senang Maroko dalam kekerasan pendiriannya," katanya. "Daripada memiliki kebijakan yang tak kentara untuk mendorong pihak-pihak untuk menuju pembicaraan, itu (pernyataan) berusaha untuk mendukung argumen salah satu pihak. Itu memperumit hal."
Kantor berita resmi Maroko, MAP, mengutip Khalil Edkhil, seorang pejabat Sahrawi pro-Rabat, yang mengatakan bahwa seluruh penduduk wilayah itu mendukung rencana otonomi tersebut. "Bola sekarang di lapangan Polisario," katanya.
Delegasi Maroko pada pembicaraan di Manhasset itu dipimpin oleh Menteri dalam Negeri Chakib Benmoussa dan utusan Polisario oleh Mahfoud Ali Beiba, ketua parlemen gerakan itu di pengasingan. (*/bun)