< >

Sierra Leone Gelar Pemilu, Tonggak Sejarah Pasca-Perang

Minggu, 12 Agustus 2007 07:17
Kapanlagi.com - Sierra Leone melakukan pemilihan umum presiden dan parlemen, Sabtu (11/8), dengan harapan dapat membuka lembaran baru di negara Afrika Barat yang mengalami satu dekade perang saudara yang diperparah dengan adanya praktek penjualan batu berlian yang merupakan hasil tambang negeri untuk biaya bagi kaum pemberontak yang disebut 'berlian berlumuran darah'.

Sebanyak 2,6 juta pemegang hak suara akan menggunakan hak suaranya untuk memilih presiden yang baru dan anggota parlemen, enam tahun setelah perang saudara yang berlangsung sepuluh tahun yang meminta korban yang tak sedikit.

Presiden Ahmad Tejan Kabbah yang memimpin negara itu selama dua kali periode pemerintah, yaitu sejak negara masih dalam keadaan perang dan era setelah perang, semenjak merdeka dari Inggris pada 1961, mendukung wakilnya yang tampil sebagai salah satu calon kuat presiden.

Sebanyak tujuh partai politik telah menurunkan calonnya, namun persaingan yang sesungguhnya terjadi adalah antara dua partai terbesar yang telah menguasai negeri itu

Wakil Presiden Solomon Berewa dari partai berkuasa, Partai Rakyat Siera Leone, SLPP, menghadapi persaingan kuat dari dari partai oposisi All People Congress (APC), dengan calonnya, Ernest Koroma.

Apabila tak satupun calon presiden memperoleh hasil suara dukungan sebanyak 55%, maka pemilu tingkat berikut dilakukan dalam waktu dua pekan setelah itu.

Anggota dewan perwakilan atau parlemen dipilih melalui perolehan dukungan suara terbanyak dan ke 566 caleg bersaing untuk mendapatkan 112 kursi dalam dewan perwakilan yang merupakan badan legislatif tunggal.

Pemilihan kali ini adalah pemilu yang kedua, semenjak negara Sierra Leone lepas dari perang saudara yang tercatat sebagai salah satu perang yang paling kejam dalam sejarah moderen setelah 17.500 anggota misi perdamaian PBB ditarik kembali pada tahun 2005.

Perang saudara yang berlangsung sejak 1991 hingga tahun 2001 meminta korban nyawa 120 ribu orang dan ratusan ribu lainnya yang masih bertahan, hidup dalam penderitaan dan ketakutan menghadapi ancaman dari kelompok pemberontak, Revolutionary United Front.

Sekitar 350 orang pengamat internasional termasuk diantaranya dari Uni Eropa, negara-negara Persemakmuran, Uni Afrika dan blok regional ECOWAS akan mengawasi pelaksanaan pemilu tersebut. (*/bun)