Pernyataan ini disampaikan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali dalam seminar mengenai Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Dalam Percepatan Pertumbuhan UMKM, di Jakarta, Selasa.

Menteri mengatakan, untuk 2008 Kemengkop dan UKM menargetkan memperkuat permodalan 3.000 koperasi melalui kedua program tersebut dan 1.500 di antaranya ditujukan untuk koperasi yang dikelola oleh wanita.

"Saya berharap program pengembangan lembaga keuangan mikro ini dapat menjadi alternatif solusi masalah pembiayaan jauh dari perkotaan. Saya ingin menegaskan bahwa, melalui P3KUM dan program PERKASSA tersebut sampai akhir 2008 Kemenegkop dan UKM dapat mengantarkan sedikitnya 7.000 koperasi masuk ke dunia perbankan," kata menteri dalam seminar yang diselenggarakan Forum Wartawan Koeprasi dengan Kemenkop dan UKM itu.

Selain itu Kemenegkop dan UKM mempunyai Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri [Prospek Mandiri], Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika [KOSIKA], Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK serta Program Pengembangan Ekonomi melalui Koperasi Pondok Pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian Kemenegkop dan UKM bersama Badan Pusat Statistik [BPS], jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah [UMKM] tahun 2006 tercatat 48,9 juta unit atau 99,9 persen dari jumlah total unit usaha yang ada. Dengan perkiraan menyerap 96,2 persen tenaga kerja.

"Dari jumlah unit usaha itu, 99,9 persen merupakan unit usaha mikro dan kecil. Kondisi ini menunjukkan perkembangan perekonomian nasional sangat ditentukan oleh perkembangan UMKM," katanya.

Banyak pihak mengakui bahwa UMKM memiliki potensi sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena selain jumlahnya yang besar juga menyebar hingga ke seluruh pelosok tanah air.

Masalahnya, UMKM juga belum efektif dalam memanfaatkan berbagai mekanisme pembiayaan usaha yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Permasalahan yang ada misalnya masih rendahnya kredibilitas UMKM dari sudut pandang analisa perbankan.

Selain itu juga persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan pinjaman juga rumit dan birokratis. Adanya persyaratan jaminan kredit yang sulit dipenuhi pengusaha mikro dan kecil, kurangnya informasi tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan UMKM, khususnya daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut diperlukan peran nyata dari berbagai pihak khususnya lembaga keuangan, baik Bank maupun non Bank, untuk bersama-sama membantu UMKM agar sektor riil bisa bergerak dan tumbuh kembali.

Seminar Nasional sehari itu dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Budiono yang sekaligus juga sebagai pembicara kunci. Tampil sebagai pembicara antara lain Deputi Bidang Pembiayaan Kemenegkop dan UKM, Agus Muharram. (kpl/rit)