HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Instansi pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya di bidang pembiayaan masih berjalan sendiri-sendiri, kata Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali.

Berbicara pada pembukaan seminar tentang peningkatan peran lembaga keuangan dalam percepatan pertumbuhan UMKM, di Jakarta, Selasa, menteri mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh instansi mempunyai program pemberdayaan UMKM. Namun karena dilaksanakan sendiri-sendiri, hasilnya kurang optimal dan menimbulkan ketidak puasan masyarakat.

"Oleh karena itu, pada tataran teknis, saya berharap instansi yang melakukan pemberdayaan UMKM di bidang pembiayaan agar melaksanakan dan memantapkan koordinasi kebijakan, keterpaduan perencanaan serta sinkronisasi program secara bersama. Sehingga dapat tercapai suatu optimalisasi di dalam pemanfaatan dan pengendalian anggaran," katanya.

Ia optimis tujuan dan sasaran pemberdayaan UMKM dapat dicapai dengan lebih optimal. Oleh karena itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai tugas dan fungsinya akan melakukan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, khususnya di bidang pembiayaan.

Menteri mengakui bahwa saat ini perkembangan sektor riil, khususnya yang digerakkan usaha mikro, kecil dan menengah dinilai banyak pihak masih belum menunjukkan perkembangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja.

Banyak pula yang mengakui bahwa UMKM memiliki potensi sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena selain jumlahnya yang besar juga menyebar hingga ke seluruh pelosok tanah air.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama Biro Pusat Statistik (BPS)diketahui jumlah UMKM pada 2006 sebanyak 48,9 Juta unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha yang ada dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 96,2%.

Dari sejumlah unit usaha ini, 99,96% merupakan unit usaha mikro dan kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian nasional sangat ditentukan perkembangan UMKM.

Masalahnya, UMKM juga belum efektif dalam memanfaatkan berbagai mekanisme pembiayaan usaha yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Permasalahan yang ada misalnya masih rendahnya kredibilitas UMKM dari sudut pandang analisa perbankan.

Selain itu persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan pinjaman juga rumit dan birokratis. Adanya persyaratan jaminan kredit yang sulit dipenuhi pengusaha mikro dan kecil. Kurangnya informasi tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, khususnya untuk daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut, menurut Suryadharma, diperlukan peran nyata dari berbagai pihak, khususnya lembaga keuangan, baik Bank maupun non Bank, untuk bersama-sama membantu UMKM agar sektor riil bisa bergerak dan tumbuh kembali.

Seminar ini juga dihadiri Menko Perekonomian Boediono dan pembicara antara lain, Agus Muharam, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Muliaman Hadad dari Bank Indonesia, Winny E Hasan, Dirut Bank DKI dan Dirut Perum pegadaian Dedy Kusdedy. (kpl/rit)