Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Slamet Seno Aji, ketika memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pada seminar terbatas menuju Visi 2030, yang dilakukan Kadin Indonesia, di Jakarta, Selasa.

"Pada RPJPN itu, Visi Indonesia pada 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur," ujarnya.

Adapun sasaran kuantitatif dari visi tersebut yang salah satunya meningkatkan daya saing Indonesia adalah tercapainya tingkat pendapatan rata-rata per kapita sekitar US$6.600.

Pendapatan tersebut, menurut Seno, didukung oleh rendahnya inflasi yang ditargetkan mencapai dua% dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5%.

Untuk mencapai visi tersebut, kata dia, perlu didukung komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat.

"Yang tidak kalah penting dukungan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif," katanya.

Sementara itu, Sekjen Yayasan Indonesia Forum (YIF) Raden Pardede mengatakan pihaknya mencanangkan target yang tinggi untuk pendapatan per kapita Indonesia pada 2030 yaitu sebesar US$18 ribu.

Target tersebut, kata dia, dicapai secara bertahap dari 2006 sebesar US$1.660, menjadi US$2.359 pada 2010 dan naik menjadi US$3.923 pada 2015, kemudian naik menjadi US$7.231 pada 2020 dan menjadi US$12.449 pada 2025.

"YIF menargetkan Visi 2030 Indonesia menjadi negara maju yang unggul dalam pengelolaan sumber daya alam," katanya.

Pada 2030 itu, lanjut dia, Indonesia menjadi negara maju dengan kualitas hidup modern dan merata, serta menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita US$ribu .

Selain itu, 30 perusahaan Indonesia masuk dalam Fortune 500. "Indonesia memiliki potensi dan bonus untuk mencapai itu semua, karena pada 20 tahun ke depan kita memiliki sdm produktif yang besar yang bila disiapkan dengan baik dari sekarang bisa menjadi modal mencapai visi 2030," katanya.

Sedangkan Kadin Indonesia dalam Roadmap 2010 dan Visi 2030 menargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dan bangsa niaga yang tangguh, makmur, dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

"Untuk mencapai itu, Pemerintah harus meningkatkan kapasitas industrinya agar bisa bisa berkembang lebih pesat untuk mendongkrak kemajuan," kata Faisal Basri. (kpl/rit)