Iqbal menjelaskan, sejak hak tersebut diberikan ekslusif kepada Astro TV, publik pencinta sepakbola di tanah air tidak lagi bebas menonton liga tersebut di media televisi, namun harus melalui televisi berbayar tersebut.

"Pengambilalihan secara eksklusif siaran EPL oleh salah satu penyelenggara televisi berbayar ini mengorbankan kepentingan publik dan merupakan bentuk praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat," katanya.

Menurut Iqbal, usaha memonopoli siaran EPL yang dilakukan Astro sangat berlawanan dengan slogan FIFA yaitu "football for all". Padahal tindakan ini justru mengakibatkan siaran tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat kecil yang tidak mampu.

Komunitas Pencinta Bola (KPB) sendiri telah menemui Menkominfo Muhammad Nuh pada Jumat (31/8).

"Menkominfo berjanji memproses permasalahan Astro tersebut, dan mengaku telah memanggil Astro terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat," kata Iqbal.

Menanggapi kasus ini, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Don Bosco Selamun mengatakan, pihaknya sudah mengkomunikasikan masalah ini kepada Astro mereka memikirkan solusi untuk mengakomodasi permintaan tersebut.

"Bagaimana caranya terserah Astro, yang penting kepentingan publik tidak terabaikan,? ujarnya.

Menurut Don Bosco, sesungguhnya tidak mempermasalahkan hak eksklusif tersebut karena mengacu pada pengakuan Astro, bahwa hak siar itu didapatnya melalui proses tender atau penawaran terbuka.

Meski begitu ujarnya, urusan penyiaran tidak hanya berkenaan dengan persoalan legal semata, tetapi juga ada aspek lainnya seperti tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas.

Sementara itu, anggota DPR-RI Komisi I DPR Effendy Choirie menuturkan, menyayangkan monopoli program EPL tersebut Astro.

Ia menduga, Astro yang dikelola PT Direct Vision itu melakukan perjanjian-perjanjian tertutup dengan pemegang utama hak siar EPL yaitu "ESPN" dan "Star Sports", untuk memperoleh hak eksklusif tersebut.

"Secara bisnis ini tidak sehat, karena semula hak siar itu dimiliki Indovision, tapi tiba-tiba dibatalkan tanpa ada negosiasi," tegas Effendy. (kpl/rit)