HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia mesti memperkuat politik kelautannya, karena banyak pihak amat berkepentingan pada aneka kekayaan yang tersimpan di dalamnya.

Demikian benang merah hasil pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan beberapa anggota dari berbagai fraksi dalam rangka pembentukan Kaukus Kelautan Parlemen Indonesia (KKPI), di Jakarta, sebagaimana dilaporkan Bagian Pemberitaan DPR RI, Selasa (04/09).

Muhaimin Iskandar sendiri menyorot sejumlah problem krusial di seputar pengelolaan kemaritiman, akibat dari belum jelasnya politik kelautan Indonesia.

"Potensi besar kelautan kita masih kurang mendapat perhatian. Agenda yang harus dibenahi masih banyak, mulai dari kasus pencurian ikan oleh pihak asing, masalah garis batas, pengelolaan energi bawah laut, alur laut Indonesia, tumpang tindihnya peraturan, dan segala macam lainnya," katanya.

Karena itu, demikian Muhaimin Iskandar, pihaknya mengharapkan agar terbentuknya kaukus ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di Indonesia, termasuk generasi mendatang tentang betapa strategisnya masalah kelautan.

"Selain itu, KKPI diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kelautan yang multisektor melalui kesamaan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional dengan mengelola aset lingkungan dan sumber daya kelautan yang sangat penting bagi Indonesia di masa kompetisi global antar bangsa," katanya.

Sementara itu, menghadapi berbagai 'gempuran' asing atas kekayaan maritim di Nusantara, anggota Fraksi Partai Golkar, Darul Siska, meminta pihak DPR RI agar memperkuat eksistensi KKPI.

"Kaukus ini harus dikuatkan, karena perannya nanti sangat penting dalam memainkan politik kelautan nasional yang semakin prorakyat," kata Darul Siska.

Hal senada dinyatakan Yusuf Faisal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang mengatakan pihaknya segera berupaya untuk melanjutkan sejumlah agenda pembicaraan untuk mengamankan laut Indonesia beserta kekayaannya.

Muhaimin Iskandar juga menyorot banyaknya permasalahan hukum atau aturan yang belum sempurna dan tidak berjalan dengan baik.

"Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, sudah sewajarnya memberikan perhatian yang khusus terhadap pembangunan kelautan," katanya.

Pembentukan KKPI ini, menurut Muhaimin Iskandar, berangkat dari motivasi para anggota Dewan yang akan menjadi wahana untuk mendorong kebijakan undang-undang, anggaran serta pengawasan mendukung upaya pembangunan serta pengembangan kelautan Indonesia dalam berbagai aspek.

Muhaimin Iskandar berulang-ulang mengingatkan, banyak pihak berkepentingan atas kekayaan laut Indonesia, termasuk kalangan luar negeri.

"Banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan kekayaan laut kita. Baik itu pemerintah-pemerintah, kalangan pebisnis, juga masyarakat," ujar Muhaimin Iskandar. (*/lpk)