"Komunikasi politik yang sehat, merupakan salah satu faktor yang menopang terwujudnya atmosfir kehidupan politik yang kondusif," kata Widodo dalam pembukaan Forum Koordinasi Komunikasi Politik yang Sehat di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, khususnya birokrasi pemerintahan wajib membangun komunikasi politik yang baik, sehingga memberikan efek positif dalam wujud pemahaman komitmen dukungan publik atas berbagai isu pembangunan.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga mengatakan, komunikasi politik yang demokratis merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilaksanakan secara timbal balik di antara pelaku-pelaku yang dominan dalam proses kehidupan politik.
"Dalam hal interaksi politik, masing-masing pelaku berkepentingan dan tidak perlu ada pihak yang merasa berada dalam posisi yang lebih terhormat untuk menunggu pihak lain mendekatinya," katanya.
Ia mencontohkan, pemerintah harus proaktif mendekati pers atau kelompok masyarakat untuk mengkomunikasikan materi program, mekanisme pelaksanaan, atau pun gaya kepemimpinan yang barangkali disalahpersepsikan.
"Begitu juga agar partai politik tidak segan berprakarsa mendekati LSM atau pengamat politik untuk mendalami lebih jauh tentang aksi manuver, perilaku politik yang diramaikan masyarakat," katanya.
Ia menekankan bahwa komunikasi politik tidak harus menghasilkan kesamaan ataupun keseragaman pendapat, tapi lebih pada fakta, persepsi, dan posisi masing-masing pelaku tidak keluar dari proporsinya.
"Kalau dalam proses politik diperlukan pengambilan keputusan, hasil keputusan semestinya sejalan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Apabila tidak ada konsensus, berbagai argumentasi yang mendukung pendapat berbeda harus jelas disampaikan kepada masyarakat," katanya. (*/lpk)