HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Pemerintah China, Kamis, mengumumkan mendirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP) yang akan bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi.

"Staf NBPC akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk diantaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. Kami juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait," kata Wakil Kepala NBCP Qu Wanxiang, di Beijing, Kamis.

Ia mengemukakan, dengan adanya informasi itu pihaknya akan mampu memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai.

Wanxiang mengatakan, langkah itu merupakan sebuah pekerjaan dasar yang penting dalam upaya mendapatkan serta menemukan korupsi dalam waktu yang sesingkat mungkin.

"Biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada Dewan Negara atau Kabinet China," katanya menambahkan.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa biro tersebut tidak akan terlibat dalam penyelidikan kasus perseorangan.

Ditambahkan pula, biro tersebut juga bertugas memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintah, membantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan komersial, serta memperluas pencegahan korupsi bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat kota.

"Adanya korupsi tidak hanya terjadi di antara pegawai negeri sipil di departemen pemerintah, tapi juga bisa terjadi di pegawai atau pejabat perusahaan swasta dan organisasi lainnya," ungkap Qu.

Untuk meningkatkan kemampuan NBCP, biro tersebut juga akan mendorong kerja sama internasional dan bantuan badan internasional dalam pencegahan korupsi.

Biro tersebut, di bawah kerangka kerja KOnvensi Perlawanan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menawarkan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam pencegahan korupsi serta bekerja untuk dukungan teknis dan bentuk bantuan lainnya dari negara-negara asing dan organisasi internasional.

"Biro juga akan mempelajari pengalaman anti korupsi di negara-negara lain dan meningkatkan pertukaran informasi dengan organisasi internasional dan negara lain," tambah Qu. (*/rsd)