HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Kepemilikan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek Jakarta Monorail yang dinilai harus besar untuk memenuhi persyaratan pembiayaan konvensional perbankan pada praktiknya kurang fleksibel dan memerlukan waktu yang lama.

"Pemprov harus mengajukan ke APBD dulu. Dan kalau memang mau dimasukkan ke APBD sama sulitnya dengan dimasukkan ke APBN. Perlu negosiasi yang lama dan tidak fleksibel," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, selama ini ada anggapan kepemilikan Pemprov DKI di proyek Jakarta Monorail haruslah besar karena bagian terbesarnya untuk kepentingan Jakarta.

Hal itu juga yang salah satunya disyaratkan konsorsium bank yang berencana mendanai proyek senilai US$400 juta itu.

"Kalau Pemda masuk lebih besar maka akan ada kepastian bahwa policynya akan terkoordinasi lebih baik," katanya.

Proyek Jakarta Monorail yang rencananya dilaksanakan oleh PTB Jakarta Monorail di mana PTB Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki sejumlah saham di dalamnya tertunda karena salah satunya keterbatasan ekuitas.

"Memang kesulitan Jakarta Monorail itu kan tidak cukup ekuiti, maka kita usul apakah pemerintah yang masuk atau Pemprov DKI," kata Sofyan.

Semula proyek tersebut akan didanai oleh Dubai Islamic Bank tetapi pada waktu itu belum ada regulasi yang mendukung di Indonesia sehingga kemudian dipilih pembayaran secara konvensional alias melalui perbankan.

Sejumlah konsorsium bank di tanah air siap mendanai asalkan ada jaminan kredit sebesar 30 persen termasuk kepemilikan saham mayoritas oleh Pemprov DKI mengingat kebijakan monorail akan erat kaitannya dengan regulasi pemerintah daerah.

"Mereka ingin mendapatkan proyek dan belajar bagaimana mengelola proyek yang sama. Itu pengalaman penting buat Adhi," demikian Sofyan Djalil. (*/rsd)