HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Target penambahan kapasitas produksi gula putih sebanyak satu juta ton dalam dua tahun masih terganjal karena belum adanya master schedule dari pihak-pihak yang terlibat seperti PTPN dan RNI.

"Tanpa master schedule yang jelas sulit bagi kita untuk mewujudkan satu juta ton gula putih pada 2009," kata Presiden Direktur PT Barata Indonesia (Persero), Harsusanto kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, untuk mewujudkan target swa sembada gula nasional itu maka harus ada kejelasan antara lain dalam hal bagaimana kondisi pabrik gula (PG) saat ini dan bagaimana mencapai target.

Karena itu, pihak Barata yang turut dilibatkan dalam program pembangunan dan revitalisasi PG untuk proyek peningkatan kapasitas itu mengusulkan harus adanya master schedule yang memuat data setiap PTPN dan RNI.

"Harus ada master schedule yang memuat tiap PTPN atau RNI itu tentang PG mana yang akan direhabilitasi, mulai kapan, sehingga kita akan tahu secara detil satu juta ton itu dapat tercapai atau tidak," kata Harsusanto.

Hingga kini, proyek penambahan kapasitas produksi gula putih satu juta ton pada 2009 memang belum juga terlaksana karena menanti adanya kejelasan termasuk master schedule yang belum ada dari tiap PTPN.

Masing-masing PTPN yang terlibat sedang mengajukan pendanaan kepada konsorsium tujuh bank yang siap mendanai proyek tersebut yang dikoordinir oleh Bank Rakyat Indonesia.

Barata Indonesia yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang industri strategis menyatakan siap merancang master schedule asalkan tiap PTPN menyerahkan data-data intern-nya.

Master schedule itu memuat di antaranya rencana kapan mulai rehabilitasi, berapa lama, berapa peningkatan kapasitas yang dimungkinkan, dan data-data itu harus terus live atau di update," katanya.

Hal itu perlu mengingat masa giling selama enam bulan tiap PG di seluruh Indonesia berbeda-beda waktunya.

Harsusanto juga mengusulkan, dalam proyek senilai Rp9,7 triliun itu harus dibentuk tim evaluasi yang menanganinya secara khusus dari waktu ke waktu agar terpantau dengan baik.

"Sayangnya sampai sekarang belum ada padahal ini bisa dibilang hajatan besar jadi mestinya ada tim khusus di Kementerian Negara BUMN, minimal ada home base-nya dan benar-benar satu komando," kata Harsusanto. (kpl/rit)