HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - PT Pertamina (Persero) mengaku kesulitan jika harus memasok bahan bakar minyak (BBM) ke PT PLN (Persero) dengan besaran alpha (distribusi dan marjin) sebesar 5%.

Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di sela kunjungan ke "control room" distribusi BBM di Gedung Pertamina, Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya hanya bisa memasok BBM ke PLN dengan besaran alpha sebesar lima% di satu lokasi saja.

"Kami malah bisa memberikan alpha hanya empat% kalau memasok di satu titik saja. Misalkan di Batam, kami bisa pasok tujuh juta kiloliter BBM sesuai kebutuhan PLN, lalu PLN sendiri yang mendistribusikan ke pembangkitnya," katanya.

Tapi, lanjutnya, Pertamina tidak sanggup kalau harus memasok BBM ke pembangkit-pembangkit PLN di daerah terpencil seperti Papua, Sulawesi atau Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan alpha hanya lima%.

Apalagi, Hanung melanjutkan, pihaknya juga sering kali juga harus memasok BBM dalam keadaan darurat akibat pembangkit non BBM-nya berhenti operasi.

"Karenanya, kami minta diberlakukan secara `fair,`" katanya.

Hanung juga meminta kepada PLN agar membayar tunggakan utang BBM sebelum melakukan tender atau mencari BBM ke pihak lain.

"Kami bukan menekan. Tapi, kami minta PLN bayar dulu utangnya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini, total utang PLN ke Pertamina mencapai Rp22 triliun dengan Rp17,5 triliun di antaranya sudah ditagihkan.

Belum final

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, harga BBM Pertamina ke PLN dengan besaran alpha lima% masih belum final.

"Belum diputuskan, masih akan dibawa ke Panitia Anggaran (Panggar) lagi," katanya.

Purnomo meminta agar PLN dan Pertamina membahas dengan rinci besarnya alpha tersebut sebelum dibawa ke Panggar.

Menurut dia, ada beberapa pilihan yang masih dikaji antara lain besaran alpha seluruh Indonesia sebesar lima%, alpha lima% di Jawa dan 9,5% di luar Jawa, atau alpha seluruhnya 9,5%.

Purnomo juga mengatakan, dengan alpha lima% maka PLN boleh melakukan tender atau impor BBM.

Namun, ia mengingatkan, agar pasokan BBM jangan sampai terlambat karena akan meningkatkan risiko pemadaman listrik.

"Apalagi pembangkit di luar Jawa masih banyak yang memakai BBM. Ini harus menjadi pertimbangan korporat juga," katanya. (kpl/rit)