HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Salah satu juru bicara DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyatakan, "Kabinet Bayangan" bentukan "Kaukus Parlemen Muda" bisa saling berhadapan dengan menteri-menteri terkait di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk beradu argumentasi dan kebijakan.

Hasto Kristianto mengatakan itu di Jakarta, Jumat, menanggapi terbentuknya "Kabinet Bayangan" (KB) beberapa waktu lalu, dimana dirinya termasuk satu di antara politisi yang direkrut menjadi menteri dan Kabinet Bayangan.

"Meski saya belum mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut, namun, apa yang disampaikan teman-teman bisa menjadi hal yang positif bagi demokrasi. Artinya, `KB` tersebut membawa konsekuensi bahwa mereka harus siap memberikan kebijakan alternatif untuk mencari solusi terbaik atas persoalan pokok rakyat," kata Hasto Kristianto.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, kuatnya komunikasi lintas partai hasil penggalangan para politisi muda menunjukkan penurunan legitimasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketidakmampuan melakukan stabilisasi atas kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, pengangguran yang makin besar, ketergantungan beras pada negara lain, masalah Defence Cooperation Agreement (DCA/Perjanjian Kerjasama Pertahanan) dengan Singapura, dan koordinasi pemerintahan yang lemah, merupakan bukti melemahnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono," ungkapnya.

Itulah sebabnya, kata Hasto Kristianto, apa yang disampaikan teman-temannya (Kabinet Bayangan, Red) bisa menjadi hal yang positif bagi demokrasi.

"Saya perlu tegaskan ulang, bahwa 'KB' tersebut membawa konsekuensi bahwa mereka harus siap memberikan kebijakan alternatif untuk mencari solusi terbaik atas persoalan pokok rakyat. Dan dalam konteks kebijakan, akan head to head (saling berhadapan) langsung dengan menteri-menteri terkait di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)," kata Hastro Kristianto.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, "Kaukus Parlemen Muda" (KPM) menyusun komposisi Kabinet Bayangan, di antaranya Yuddy Chrisnandi dari Partai Golkar sebagai Menteri Pertahanan dan Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi) selaku Menteri Sekretaris Negara.

Selain itu, Hajriyanto Y Thohari diposisikan sebagai Menteri Luar Negeri, lalu berturut-turut Abdullah Azwar Anas (Menteri Perhubungan), dan Ida Fauziyah (Menteri Dalam Negeri). (*/lpk)