Dalam pertemuan tersebut, NU diwakili Lajnah Falakiah yang dipimpin KH Ghozalie Masroeri, sementara Muhammadiyah diwakili Majelis Tarjih yang dipimpin Abdul Fatah Wibisono.

Pertemuan tersebut juga diikuti Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan Dirjen Bimas Islam Depag Prof KH Nasaruddin Umar.

Hasyim Muzadi berharap dalam dialog tersebut tidak terjadi debat untuk mempertahankan argumentasi masing-masing dan juga dihindari unsur gengsi.

Ia berharap akan terjadi saling pengertian dalam dialog tersebut.

"Pertemuan ini hendaknya bisa membawa kemaslahatan bagi umat," kata Hasyim yang didampingi Wakil Sekjen PBNU Anas Tohir dan Wakil Bendahara PBNU Siraodjul Munir.

Sementara itu Dirjen Bimas Islam Depag KH Nasaruddin Umar dalam pengantarnya menyatakan, masyarakat awam sangat merindukan adanya penyatuan atau tidak adanya perbedaan dalam penentuan lebaran.

Sementara di lapangan, menurut Nasaruddin tidak dapat dielakkan terjadinya perbedaan tersebut. Sebab, lanjutnya, soal penentuan akhir Ramadhan atau masuknya Idul Fitri tidak sekedar persoalan pranata.

"Persoalan ini bukan hanya pranata tapi menyangkut keyakinan, yang ujung-ujungnya adalah halal atau haram," kata Nasaruddin yang juga Khatib Aaam PBNU itu.

Dikatakannya, bagi yang meyakini Ramadhan sudah berakhir tentu bagi mereka haram berpuasa. Sementara yang meyakini Ramadhan belum berakhir maka bagi mereka adalah wajib untuk berpuasa.

Hal itu, kata Nasaruddin, tentu membingungkan kalangan masyarakat awam yang selama ini mewakilkan urusan agama pada pimpinan umat.

"Umat membutuhkan sesuatu yang sangat jelas dari pimpinan umat. Umat banyak yang kurang tahu soal agama dan mewakilkannya pada pimpinan umat," katanya.

Dialog antara NU-Muhammadiyah, yang merupakan kelanjutan dari dialog serupa yang digelar di kantor Wakil Presiden 23 September lalu, berlangsung tertutup bagi wartawan.

"Nanti setelah pertemuan Insya Allah akan kita sampaikan hasilnya," kata Nasaruddin Umar. (*/cax)