"Warga setempat meminta ganti rugi yang sangat tinggi yaitu sama dengan korban Lapindo," kata Najib di Jakarta, Selasa, mengungkapkan hasil kunjungan kerja TP2LS ke Jawa Timur belum lama ini.

Relokasi infrastruktur jalan tol itu dilakukan untuk mengalihkan jalur jalan yang terputus akibat semburan lumpur.

Dalam kunjungan lapangan itu, Najib mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang menjadi prioritas tim pengawas DPR untuk diselesaikan, di antaranya masalah tingginya harga jual tanah untuk relokasi jalan tol yang terputus itu.

Menurut Najib, tuntutan harga jual tanah untuk relokasi itu oleh warga pemiliknya disamakan dengan ganti rugi pada wilayah yang terkena dampak semburan lumpur dan harus dibayar Lapindo.

"Ini jelas tidak betul. Formula umum adalah harga jual yang sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP)," kata politisi PAN itu serta menegaskan bahwa persoalan tersebut tentunya harus dibantu dicarikan jalan keluarnya.

Sebelumnya TP2LS melakukan kunjungan lapangan ke Jatim pada Jumat (28/9) hingga Minggu (30/9) guna mendapatkan data primer dari lapangan terkait bencana semburan lumpur yang telah berlangsung lebih dari setahun itu. Kunjungan kerja itu merupakan yang pertama kalinya sejak tim pengawas penanganan masalah lumpur Lapindo itu dibentuk DPR pada awal September lalu.

Selain masalah tingginya harga tanah untuk relokasi infrastruktur, TP2LS juga menyoroti soal lumpur yang dibuang di Kali Porong yang akan menyebabkan pengendapan dan dikhawatirkan memicu banjir kalau musim hujan tiba.

Dalam dialog dengan jajaran Muspida Jatim, DPRD I Jatim dan DPRD Sidoarjo, TP2LS menegaskan bahwa tim bentukan DPR itu bukanlah institusi baru yang menambah birokrasi dalam penyelesaian masalah semburan lumpur.

"Kita tidak akan mengambil peran-peran yang telah mereka laksanakan selama ini. Kita hanya berperan menyelesaikan sumbatan-sumbatan komunikasi dan berusaha untuk memperlancar komunikasi dengan power politik yang kita miliki," ujar Najib. (*/cax)