"Utang menumpuk karena PLN belum mendapat subsidi, alasannya jelas dan cukup logis sehingga upaya penyelesaiannya pun jelas dan terarah," kata Widiono, di Kupang, Kamis, setelah bersama rombongan Safari Ramadhan PT PLN, menemui Wakil Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya.
Widiono mengatakan, penyelesaian utang sebesar Rp22 triliun lebih itu akan ditempuh melalui penerbitan surat berharga (obligasi). Manajemen PLN akan melunasi utang tersebut secara cicilan setelah diterbitkan obligasi.
Dari total utang PLN di Pertamina itu, sekitar tujuh triliun rupiah merupakan utang berjalan pada tahun 2007. Dari angka tersebut, Pertamina telah menerbitkan invoice penagihan hingga Rp17,5 triliun.
PLN dan Pertamina pun telah menyepakati sejumlah perjanjian dalam penyelesaian utang tersebut, termasuk bunga utang. Waktu pembayaran utang diperkirakan mulai akhir tahun ini.
Menurutnya, penerbitan obligasi itu dilatari ketidakmampuan PLN membayar utang pembelian bahan bakar untuk pembangkit dari Pertamina. Di sisi lain, pemerintah tidak mampu membantu pembayaran utang PLN tersebut.
Obligasi yang diterbitkan oleh PLN itu pun tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, meski tetap bernilai. Pertamina nantinya akan menerima bunga obligasi dari PLN yang besarnya akan disesuaikan dengan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditambah dengan kesepakatan bunga.
Permasalahan tersebut telah diserahkan kepada Menteri BUMN, Sofyan Djalil, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara korporasi termasuk kesesuaian tentang kupon obligasi.
"Masalah itu sudah ada solusinya, nanti PLN lunasi utang-utang itu secara bertahap," ujar Widiono, sebelum bertolak ke Kabupaten Ende, Pulau Flores, terkait Safari Ramadhan Keluarga Besar PT PLN itu.
Menurut rencana, Widiono beserta Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT PLN, Harry Jaya Pahlawan, dan belasan pejabat PLN lainnya juga akan berkunjung ke Labuanbajo, Kabupaten Manggarai, dalam Safari Ramadhan itu. (*/lpk)