"Dana yang dikeluarkan dari APBD sudah sangat banyak, kurang lebih sudah mencapai Rp4 triliun," kata Sekretaris Provinsi Kaltim yang juga Ketua Harian Panitia Besar PON Kaltim, Syaiful Teteng, di Samarinda, Selasa.

Pembiayaan paling besar adalah untuk pembangunan fisik sarana olahraga di daerah-daerah yang akan menggelar pertandingan, kecuali untuk Kota Tarakan yang hanya akan menggelar cabang olahraga (Cabor) catur dan bridge. Sebanyak 43 Cabor akan dilangsungkan di tujuh daerah, yakni di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.

Teteng menyadari bahwa dana PON yang sangat besar telah menjadi beban dan bagaikan pekerjaan rumah yang menumpuk. Karena itu ia berharap agar tiga target Kaltim, yakni sukses sebagai tuan rumah, target prestasi lima besar dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diwujudkan.

"Kalau satu target saja tidak diraih, itu akan jadi bumerang bagi kita," katanya.

Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kaltim, M Darlis Pattolongi, mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan dewan legislatif sudah berkomitmen akan menganggarkan berapa pun dana yang diperlukan untuk PON XVII.

"Apalagi Kaltim jadi tuan rumah PON karena janji untuk menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi," katanya.

Event bertaraf nasional tersebut akan menelan biaya sekitar Rp450 juta hanya untuk dana penyelenggaraan selama dua pekan. Dana pembangunan fisik di Samarinda, seperti pembangunan Komplek Stadion Utama Palaran menelan biaya sekitar Rp1 triliun, dan Stadion Madya Sempaja mencapai Rp419 miliar.

Selain itu, ada juga dana subsidi Rp30 miliar kepada daerah penyelenggara Cabor PON lainnya untuk pembangunan sarana olahraga sejak tahun 2006. Belum lagi biaya untuk pembangunan sarana pendukung seperti jalan dan juga proyek jembatan Mahakam Hulu untuk mengatasi kemacetan di Samarinda yang akan menelan dana sekitar Rp200 miliar.

Bagaikan Bom Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Kaltim, Luther Kombong, mengkritisi penyelenggaraan PON yang menelan dana triliunan tersebut sebagai sebuah bom waktu untuk Kaltim.

"Saya khawatir PON Kaltim bagaikan bom waktu yang dapat meledak di kemudian hari," ujarnya.

Ia beralasan dana tersebut sangatlah mubazir dan akan lebih baik bila digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan petani dan UKM, membangun sekolah, dan rumah sakit.

Dengan waktu penyelenggaraan PON yang hanya dua pekan, ujarnya, segala proyek pembangunan sarana olahraga tidak akan menciptakan efek domino yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan, semua biaya perawatan sarana olahraga tersebut hanya akan membebani APBD.

"PON itu sama saja dengan proyek orang nekat," ujarnya.

Komersialisasi

Sementara itu, Dirut Badan Pelaksana Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya Provinsi Kaltim, Agus Tantomo, mengatakan strategi komersialisasi menjadi solusi agar sarana olahraga yang telah dibangun tidak membebani APBD.

"Kita bisa melihat pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno di Jakarta, kurang lebih komersialisasinya nanti seperti itu," ujarnya.

Ia mengakui bahwa pembiayaan sarana olahraga tak akan cukup bila hanya mengandalkan pemasukan dari penyewaan gedung seperti biasa. Untuk Komplek Stadion Madya Sempaja, ujarnya, diperlukan biaya sekitar Rp300 juta per bulan untuk perawatan rutin, tagihan listrik, dan air, serta honor untuk 120 pegawai.

"Sebenarnya kalau bertopang pada penyewaan biasa seperti untuk pernikahan, kami defisit setiap bulannya. Bahkan, pada bulan puasa kami tidak ada pemasukan sama sekali," ujarnya.

Namun, ia mengaku optimistis bahwa pengelolaan kompleks stadion utama dan madya dapat berjalan mandiri usai penyelenggaraan PON XVII, dengan adanya konsep komersialisasi. Dari luas 33 hektar (ha) komplek stadion Madya Sempaja, ujarnya mencontohkan, telah disiapkan lahan seluas 3,1 ha yang bisa digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan. (kpl/rit)