Saat ditemui, Rabu, Bahrullah menjelaskan, jalan pedesaan itu tersebar dalam 609 desa di delapan kabupaten, dan terbagi dalam empat jenis yakni jalan lorong di desa, jalan antara desa, jalan dari desa ke ibukota kecamatan serta dari desa ke sentra produksi.
"Jalan-jalan pedesaan itu selama ini menjadi sarana pendukung aktivitas masyarakat yang sebagian besar merupakan petani sawah dan kebun," katanya.
Masyarakat menggunakan jalan itu untuk mengangkut hasil panennya, dengan kondisi seperti itu kegiatan pengangkutan tidak bisa berjalan lancar.
Akibat kondisi jalan rusak karena masih dalam bentuk tanah serta sempit, masyarakat hanya bisa mengangkut hasil panen dari sawah maupun kebun dengan dipikul atau menggunakan gerobak.
Sementara jarak jalan dari kebun mereka relatif jauh berkisar 3-6 Km. Dalam kondisi hujan hasil panen tidak bisa diangkut dan terpaksa disimpan di sawah atau kebun.
Guna membantu warga, pemerintah Provinsi Bengkulu telah memprogramkan untuk membangun jalan pedesaan itu, minimal bisa dilewati kendaraan roda empat.
Namun karena cukup panjang dan biaya yang dibutuhkan sangat besar, tidak mungkin hanya menggunakan anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten.
Bahrullah yang juga koordinator pembangunan jalan pedesaan itu mengaku telah mengajukan bantuan dana kepada Kementerian Negara (Kemneg) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
"Kita sudah mengajukan kepada Kemneg PDT dan mendapat tanggapan positif, mereka siap membantu pembangunan jalan itu secara bertahap melalui proyek pembangunan infrastruktur pedesaan," katanya.
Pelaksanaan pembangunan di daerah akan dilaksanakan oleh instansi teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum.
"Dalam pembangunan jalan pedesaan ini, saya hanya sebagai koordinator dan berupaya mencarikan dananya, setelah ada, pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh instansi terkait (PU)," ujarnya.
Dari hasil perhitungan Dinas PU, kebutuhan dana untuk pembangunan jalan pedesaan itu mencapai Rp2,5 triliun. (*/rsd)