Namun Walikota Makassar H Ilham Airef Sirajuddin saat membuka workshop "Strategi Penanggulangan Kemiskinan" di Hotel Grand Palace, Makassar, Rabu mengakui bahwa Pemkot tidak memiliki data mengenai dampak investasi tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
Karena itu ia menekankan perlunya perbaikan administrasi di tingkat kelurahan dengan pendataan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
Jumlah penduduk miskin di kota Makassar berdasarkan data Sensus Ekonomi Nasional (Susenans ) tahun 2005 adalah 69.618 rumah tangga misin (RTM) sedang jumlah RTM yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2006 mencapai 70.160 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 334.000 jiwa.
Mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Ilham mengemukakan, sekitar 8,09 persen dengan PDRB berdasarkan harga berlaku Rp18,17 triliun dan PDRB Perkapita Rp14.846.981 sementara APBD Kota Makassar 2007 mencapai Rp916 miliar.
Khusus upaya Pemkot menarik investor, ia mengatakan, pihaknya akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi baik dari segi biaya pengurusan izin maupun dari kecepatan waktu penyelesainnya.
Sebagai contoh, penyelesaian izin untuk pendirian Grand Ramayana, salah satu retailer ternama di Indonesia, prosesnya hanya sehari.
Pemkot juga memberikan diskon sekitar 50 persen dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk usaha di sektor ekonomi itu. (*/rsd)