"Panasonic itu semata-mata masalah teknologi yang telah tidak memadai, akibatnya pemasarannya terhambat," katanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Nasional Kekayaan Intelektual di Kementerian Koordinator Polhukam, di Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan, saat ini teknologi televisi hampir semuanya telah menggunakan teknologi digital demikian juga tidak ada lagi kamera yang film seluloid sehingga pabrik yang masih menghasilkan produk-produk tersebut terpaksa harus tutup karena pangsa pasarnya tidak ada.

"Jadi, sekali lagi Panasonic ini masalah teknologi yang tidak lagi sesuai dengan selera pasar, bukan masalah birokrasi yang berbelit dalam hal penanaman modal asing," ujar Fahmi menegaskan.

Ia mengakui, masih ada beberapa negara yang menggunakan teknologi seperti beberapa wilayah di India, dan beberapa propinsi di Cina. "Tetapi kan teknologi itu terus berubah dan berkembang sesuai tuntutan pasar. Jadi, sudah seyogyanya memperbaharui teknologinya sesuai selera pasar," kata Fahmi.

Tentang nasib karyawan PT Panasonic sejumlah 1.744 orang orang, Menperin menilai itu masalah yang berbeda. "Kalau masalah PT Panasonic-nya ya sudah seharusnya ia memperbaiki teknologinya," kata Fahmi.

Dua pabrik milik pemodal Jepang, PT Panasonic Electronic Devices Indonesia (PEDIDA) dan PT Matshushita Toshiba Pictures Devices Indonesia akan merelokasikan pabrik ke Jepang. Dua pabrik yang memproduksi komponen elektronik menutup pabrik di Cibitung dan Cikarang, Jawa Barat karena teknologi pabrik dianggap sudah tak memadai kebutuhan pasar.

PT Panasonic Electronic yang saat ini memiliki pabrik di Batam, kemungkinan pun akan mengalami relokasi.

PT Panasonic Electronic dan PT Matshushita Toshiba, dimiliki seratus% oleh Mashushita Electric Industrial Co. Ltd Jepang. Sebelumnya keluarga Gobel sempat memiliki saham pada PT Panasonic Electronic, namun kemudian dijual.

PT Panasonic Electronic memproduksi audio visual speaker di Cibitung, Jawa Barat. Sementara itu pabrik PT Matshushita Toshiba selama ini memproduksi tabung gambar televisi (CRT) yang ada di Cikarang Bitung, Jawa Barat.

Sementara itu, karyawan yang bekerja sebagian besar bekerja sejak tahun 1993. Saat ini mereka dibayar Upah Minimum Regional wilayah Bekasi sekitar Rp 920 ribu per bulan. Perseroan belum menghitung jumlah pesangon yang akan diberikan ke karyawan. (kpl/rit)