HOME » BERITA » POLITIK NASIONAL

Kapanlagi.com - Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Christina Maria Rantetana, MPH, mengatakan dunia internasional tampaknya kurang mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 di Indonesia.

"Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu tahun 2004, pikiran dan mata internasional tertuju pada pemilu di Indonesia yang diikuti dengan dukungan keuangan dan sarana prasarana, terutama Amerika dan Australia," kata Laksma Maria Rantetana, saat berdialog dengan Pemerintah Provinsi NTT, di Kupang, Selasa.

Dialog itu merupakan bagian dari kunjungan Tim Kementerian Koordinator Polkam di wilayah NTT terkait pengumpulan data untuk perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilu tahun 2009.

Maria Rantetana didampingi staf Deputi I Menko Polkam Bidangi Politik Dalam Negeri, Drs Syafi`i, M.Si dan Asisten Deputi VII Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Informasi, Sunaryo, SH.

Mantan anggota DPR dua periode dari Fraksi TNI-Polri itu mengatakan ukuran kepedulian dunia internasional dapat dilihat dari perhatian Amerika dan Australia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

"Tahun 2008 mendatang Amerika dan Australia akan sibuk dengan pemilihan presiden atau kegiatan domestik. Kalau Amerika dan Australia saja tidak memberikan perhatian maka dengan sendirinya negara-negara lain di Eropa dan Asia pun demikian," ujarnya.

Rantetana menyatakan kurangnya dukungan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu 2009 itu merupakan salah satu tantangan besar yang akan dihadapi Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU).

Karena itu, sumber daya yang selama ini kurang dioptimalkan untuk kepentingan mobilisasi penyelenggaraan pemilu harus diakselerasi demi kesuksesan pemilu 2009.

Ia menyebut tantangan besar lainnya yakni pembahasan paket undang-undang politik yakni UU tentang Pemilu, UU Partai Politik dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang terus terulur dan baru akan tuntas paling cepat Desember mendatang sehingga mempengaruhi penjadwalan tahapan pemilu.

"Tantangan lainnya yakni kinerja Sekjen KPU beserta jajaran yang nantinya akan mengelola dana pemilu lebih dari Rp10 triliun. Tentu harus ada pengelolaan keuangan negara yang baik dan perilaku yang baik pula," ujarnya.

Ia menambahkan, perilaku rakyat Indonesia saat ini yang kurang percaya elite politik dan memunculkan implikasi apatis atau radikalisme karena ketidaksabaran atau kejengkelan terhadap para elite politik, juga merupakan tantangan besar bagi penyelenggara pemilu 2009.

"Implikasi itu sangat mungkin terutama terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau terhadap ulah oknum aparat kepolisian dan TNI sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sangat kurang. Padahal, pemilu untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis atau lebih mendengarkan suara rakyat," ujar Rantetana. (*/cax)

KOMENTAR PEMBACA