HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Irak meningkatkan pertengkaran dengan perusahaan keamanan swasta, Selasa, dan mengancam akan menangani dengan tegas mereka yang bertindak di luar hukum dan memulai penyelidikan mengenai penembakan seorang perempuan di Baghdad tengah.

Penembakan Senin adalah yang paling akhir dari serangkaian peristiwa yang telah menyulut kemarahan luas dan membuat pemerintah mengusulkan perubahan peraturan yang menjadi dasar kontraktor keamanan asing beroperasi.

Di sebelah tenggara Baghdad, dua prajurit tewas dan 12 lagi cedera ketika satu helikopter pasukan koalisi jatuh di dekat kota Salman Pak, kata militer AS.

Juru bicara Mayor Brad Leighton mengatakan laporan awal menunjukkan kecelakaan tersebut bukan akibat tembakan musuh.

Ia tak bersedia mengatakan apakah korban jiwa berkewarganegaraan Amerika atau memberi perincian mengenai jenis helikopter tersebut. Jumlah tentara di dalam helikopter itu menunjukkan bahwa itu adalah helikopter Black Hawk, armada militer AS yang digunakan untuk mengangkut tentara di sekitar Irak.

Militer AS menyatakan mereka yang bertanggung jawab atas penembakan di Baghdad, Senin, tersebut dapat diadili berdasarkan hukum Irak karena perusahaan yang terlibat, ALMCO --yang berpusat di Dubai, adalah kontraktor logistik bagi pasokan makanan, pembangunan dan pelatihan, bukan perusahaan keamanan.

ALMCO, yang dihubungkan di Dubai, tak bersedia mengomentari peristiwa itu.

"Kami menuntut semua perusahaan keamanan mematuhi hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Irak, jika tidak pasukan keamanan akan berkewajiban menangani dengan tegas semua perusahaan ini," kata juru bicara keamanan Baghdad Brigadir Jenderal Qassim Moussawi pada suatu taklimat.

Moussawi mengatakan para pejabat Irak akan berusaha mengajukan tuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab karena membuat perempuan itu luka parah.

"Ada pelanggaran hukum Irak," katanya. "Semua itu meliputi mengemudi di jalur yang salah, ada penembakan secara membabi-buta dan mereka menembak seorang perempuan di kakinya."

Penyelidikan telah dilancarkan mengenai peristiwa tersebut, kata juru bicara pemerintah Ali Ad-Dabbagh dalam suatu pernyataan.

Pernyataan dari pegawai perusahaan tersebut, yang diambil di hadapan seorang hakim perdata, "mengungkapkan upaya pembunuhan terhadap warga sipil Irak dan pelanggaran lain", kata Ad-Dabbagh.

"Pemerintah Irak akan membebaskan mereka yang tak bersalah dalam peristiwa Karrada segera setelah penyelidikan dituntaskan," katanya.

Moussawi dan pejabat lain pemerintah mengidentifikasi 43 orang yang ditahan di pos pemeriksaan Irak setelah penembakan itu, termasuk 21 warga negara Srilanka, sembilan Nepal dan satu India.

Ada 12 pengawal --10 orang Irak dan dua warga negara Fiji-- di dalam rombongan empat kendaraan, kata mereka.

Penembakan pada September yang melibatkan Blackwater, satu perusahaan keamanan swasta AS, membuat pemerintah Irak menyetujui rancangan peraturan untuk mengakhiri dekrit 2004 oleh mantan administratur AS yang memberi perusahaan keamanan kekebalan dari hukuman. Sebanyak 17 orang Irak tewas dalam peristiwa tersebut.

Rancangan itu masih harus disahkan oleh parlemen.

Blackwater menyatakan pengawalnya "bertindak sesuai hukum dalam penembakan September". (*/cax)