HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Indonesia minta kepada China untuk ikut membantu memberantas produk makanan ilegal dengan cara antara lain tidak memberikan izin ekspor kepada produsen China sehingga tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Saya sudah minta kepada China untuk bisa ikut membantu kita dengan cara tidak memberikan izin ekspor kepada produsen makanan setempat yang tidak memenuhi standar dan ilegal," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Th. Akib, di Beijing, Senin.

Hal tersebut dikemukakan kepada ANTARA di sela-sela penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi Keselamatan Makanan yang diikuti oleh ratusan delegasi dari sekitar 40 negara yang berlangsung pada 26-27 November 2007 di Beijing.

Menurutnya, dengan wilayah perbatasan yang sangat luas, sangat sulit bagi Indonesia untuk mengawasi masuknya produk makanan ilegal dari berbagai negara, termasuk dari China.

Untuk itu, katanya, pihaknya sudah minta kepada China agar tidak memberikan izin bagi produsen makanan setempat sehingga tidak melakukan ekspor produk makanan yang tidak memenuhi standar dan ilegal.

Ia melihat sampai saat ini masih ada beberapa produk makanan ilegal dan tidak memenuhi standar asal China yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga perlu adanya keseriusan kedua negara untuk memberantasnya.

Husniah menilai pemerintah China sudah sangat serius dalam memperbaiki kualitas produk makanan terlihat dengan banyaknya sejumlah produsen makanan yang ditutup, karena tidak memiliki izin produksi hingga tidak mampu memproduksi makanan berkualitas.

"Memang kalau dilihat dari keseriusannya, pemerintah China sangat memperhatikan masalah kualitas produk makanan, terlihat banyaknya produsen makanan yang ditutup karena tidak memenuhi syarat atau ilegal," kata Husniah.

Terkait dengan penyelenggaraan forum ini, ia mengatakan, sangat mendukung segala aktivitas yang dilakukan pemerintah China melakukan kegiatan ini, karena memang antara Indonesia dengan China masih memiliki masalah soal keselamatan produk makanan.

Ia mengatakan, masalahnya karena antara Indonesia dengan China memiliki standar makanan yang berbeda sehingga seringkali terdapat penolakan produk impor, seperti dengan China masih mengizinkan makanan yang mengandung formalin, sementara Indonesia melarang sama sekali formalin dalam produk makanan.

Sementara untuk merubah standar makanan di Indonesia, katanya, hal itu tidaklah mudah karena harus melakukan survei disamping melibatkan sejumlah instansi, seperti BPOM, Departemen Pertanian, serta Departemen Kelautan dan Perikanan.

"Sedangkan untuk China, untuk pengawasan kualitas dan keselamatan produk makanan hanya ditangani oleh satu instansi yaitu AQSIQ (Badan Karantina China)," kata Husniah.

Forum dua hari itu bertema "Memperkuat Pertukaran dan Kerjasama dan Meyakinkan Keselamatan Makanan". Tujuannya untuk menyediakan suatu ajang pertemuan pertukaran dan kerja sama serta membagi pengalaman dalam keamanan makanan oleh masing-masing negara dan organisasi.

Dari perspektif internasional dan globalisasi, para pejabat tingkat tinggi akan bertukar pikiran dan melakukan dikusi serta mengelola pengalaman mengenai keselamtan makanan, belajar satu sama lain, memperkuat kerja sama, memahami sejumlah isu global, mencegah penularan penyakit dalam makanan, melindungi kesehatan konsumen, serta mempromosikan perdagangan internasional mengenai makanan dan produk pertanian.

Forum tersebut akan memfokuskan pada tindakan koordinasi dalam mempromosikan keselamatan makanan, berbagi informasi dan memberikan pandangan secara profesional, serta mendiskusikan topik pendidikan keselamatan makanan, membangun kapasitas, serta mempromosikan kesehatan masyarakat.

Dalam forum itu AQSIQ dan kementerian kesehatan China juga akan menggelar pertemuan meja bundar dengan sejumlah perusahaan makanan dan konsumen untuk mendapat informasi bagi keselamatan makanan. (kpl/rit)