HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Direktur Utama PT Telkom Tbk, Rinaldi Firmansyah mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kerja tim terpadu pengkaji penerapan kode akses SLJJ yang dibentuk Ditjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika (Postel Depkominfo,) sebelum membuat keputusan perusahaan.

"Kita tunggu saja, karena pak Nuh (Menkominfo) juga mengatakan sedang diproses. Kita paling tidak membahas bersama dengan Menkominfo," kata Rinaldi usai acara peluncuran T-cash di Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan bila setelah 30 November 2007 mendapat surat peringatan ketiga dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar Telkom segera membuka kode akses SLJJ di lima kota besar, Rinaldi mengatakan pihaknya akan mempelajari surat peringatan tersebut.

Sebelumnya Ditjen Postel Depkominfo juga mengatakan masih menunggu hasil kerja tim terpadu pengkaji penerapan kode akses SLJJ yang ditargetkan rampung pertengahan minggu ini untuk memutuskan masalah pembukaan kode akses SLJJ dari PT Telkom.

"Kita harapkan tim terpadu selesai bekerja pada 27 - 28 November. Tanggal 29 November kita laporkan (hasil kerja tim terpadu) ke pak Menteri (Menkominfo)," kata Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas Depkominfo) di Jakarta, Senin (26/11).

Ia mengatakan hasil kerja tim terpadu tersebut akan merumuskan berbagai alternatif solusi permasalahan pembukaan kode akses SLJJ PT Telkom untuk dibawa dan diputuskan oleh Menkominfo.

Basuki mengatakan tenggat waktu peringatan kedua dari BRTI pada PT Telkom untuk membuka kode akses SLJJ di lima kota besar paling lambat pada 30 November 2007 dan pemerintah akan menunggu sikap yang diambil oleh PT Telkom serta baru akan bersikap pada 1 Desember 2007.

"30 november itu kan batas Telkom untuk memenuhi itu. Sikap pemerintah baru pada tanggal 1 Desember," lanjut Basuki.

Ditjen Postel yang juga Ketua BRTI itu mengatakan sampai saat ini BRTI belum mendapatkan respon atau klarifikasi dari PT Telkom terkait peringatan kedua pembukaan kode akses SLJJ tersebut.

Sebelumnya pemerintah telah membentuk tim independen yang akan mengkaji penerapan kode akses SLJJ yang beranggotakan 37 orang dari berbagai elemen.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan 37 orang tersebut masing-masing mewakili Kementerian BUMN, Depkominfo, Departemen Keuangan, BRTI, Masyarakat Telekomunikasi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Universitas Indonesia Jakarta, Institut Tehnologi Bandung, Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

"Pada pertemuan pertama, tim baru sharing data dan informasi karena tidak semua anggota tim mengerti soal SLJJ," tambah Heru. (kpl/rit)