HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan pemerintah Indonesia menolak usulan bagi penghapusan subsidi industri perikanan yang masuk dalam draft perundingan perdagangan bebas dunia.

"Kita against (menolak itu) karena bisa mengurangi daya saing kita,"katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI di Jakarta, Senin malam.

Sebelumnya, Ketua perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Guillermo Valles Galmes mengeluarkan rancangan atau draf yang meminta 151 anggotanya untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan.

Semua subsidi termasuk dalam kepindahan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan kapal-kapal ikan, biaya operasi seperti perizinan atau untuk pembelian bahan bakar serta infrastruktur pelabuhan harus dihapuskan.

Sebuah lembaga lobi lingkungan Oceana memperkirakan kapal-kapal ikan yang beroperasi di dunia menerima subsidi yang nilainya setara antara 30-34 miliar dolar AS per tahunnya.

Oceana menyebutkan, Jepang merupakan negara yang paling banyak memberikan subsidi bagi industri perikanannya yaitu 5,3 miliar dolar AS.

Negara lainnya yang juga memberikan subsidi besar bagi industri perikanannya antara lain India sebesar 4,4 miliar dolar , Uni Eropa 3,3 miliar dolar , dan China 2,6 miliar dolar .

Sementara Indonesia, memberikan subsidi BBM kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan. Subsidi yang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 9 Tahun 2006, itu memberikan subsidi sebanyak 25 kilo liter (KL) BBM per bulan untuk kapal berbobot 30 gross ton (GT).

Perundingan tingkat menteri

Perundingan perdagangan bebas dunia yang sering disebut Putaran Pembangunan Doha hingga kini masih belum ada kemajuan berarti.

Meski demikian, WTO sedang menyiapkan draft perundingan untuk bidang pertanian dan non pertanian yang diharapkan bisa rampung awal tahun depan.

"Diharapkan Januari dan Februari sudah ada teks (naskah, red) untuk basis negosiasi. Setelah itu, selama enam bulan tahun depan bisa mulai ada negosiasi tingkat menteri tapi harus menunggu draft teks yang muncul awal 2008 itu,"jelasnya.

Mendag menegaskan RI akan melindungi tiga komoditi penting yang banyak jumlah petaninya dari perdagangan bebas.

"Beras, gula dan jagung tetap akan bisa dilindungi mengingat jumlah petani yang banyak dalam bidang itu," ujarnya. (kpl/rit)