HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah China melalui Duta Besar Lan Lijun menawari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperoleh pinjaman lunak pembiayaan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia itu.

Pemerintah China menyediakan pinjaman lunak satu miliar dolar AS untuk Indonesia di antaranya sudah digunakan untuk Jembatan Surabaya-Madura dan masih bisa di Kepri, kata Lan saat berdialog dengan Gubernur Ismeth Abdullah di Batam, Selasa (04/12).

Lan mengatakan bunga yang ditawarkan berkisar tiga persen untuk 15 tahun dan itu pun masih bisa dinegosiasikan.

"Tergantung pembicaraan Pemerintah Indonesia dan China," katanya.

Menjawab peluang itu, Gubernur Ismeth mengatakan akan membuat proposal pengajuan pinjaman melalui pemerintah pusat.

"Kami akan apply ke pemerintah pusat untuk mendapatkannya," katanya.

Menurut Ismeth dana yang ditawarkan China akan membantu pembangunan Kepri.

Natuna

Dalam lawatan dua hari ke Batam dan Bintan, ikut serta dalam rombongan China Liu Haosheng, pengusaha dari Petrochina.

Namun, Dubes Lan mengelak keikutsertaan Liu berhubungan dengan keinginan Petrochina ikut serta menggarap ladang gas Blok Alpha D Natuna.

"Dalam sepengetahuan saya tidak," katanya menjawab apakah keikutsertaan Petrochina ke Kepri bermaksud ikut serta dalam proyek Blok Alpha D Natuna.

Rombongan tamu terdiri atas Dubes Lan dan istrinya Gu Langlin, serta Minister Counsellor Bidang Ekonomi dan Perdagangan Fang Qiuchen, pengusaha Petrochina Liu Haosheng, pengusaha Road and Bridge Corporation Cui Lan, dan Atase Kedubes Cina Wu Zhiwei.

Lan menyatakan baru pertama ke Batam dan kunjungannya untuk mempelajari kemungkinan investasi di Batam dan Bintan.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengatakan tidak tahu apakah kedatangan pengusaha Petrochina untuk mencari peluang bisnis di ladang gas Blok D-Alpha Natuna.

"Mereka tidak menyinggung itu, kami pun tidak berani membahasnya. Itu urusan pemerintah pusat," katanya.

Namun, ia melanjutkan, apapun perusahaan yang memenangkan tender Blok Natuna, harus melibatkan pemerintah daerah.

"Sesuai ketentuan, daerah mendapatkan 10%," katanya.

Bulan ini juga, katanya, delegasi dari Kepri akan membalas kunjungan Dubes China dan rombongan. (*/lpk)