HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah diminta untuk mengembangkan investasi dan perencanaan di bidang transportasi publik sebagai usaha mengurangi subsidi bahan bakar minyak, yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Harya Setyaka di Jakarta, Jumat, memaparkan pemerintah seharusnya tak hanya sekedar menekan penggunaan premium bagi kendaraan pribadi roda empat untuk berpindah ke Pertamax agar subsidi BBM berkurang, namun juga mendorong agar masyarakat mau berpindah menggunakan kendaraan umum.

"Kebijakan yang dikeluarkan saat ini terkesan hanya untuk jangka pendek dan `try and error` semata, seharusnya pemerintah berpikir untuk berinvestasi atau mengalokasikan anggaran untuk pengembangan transportasi umum, sehingga bukan hanya subsidi bbm bisa menurun namun juga mengurangi kemacetan di kota-kota," katanya.

Ia menambahkan, bila ditelaah lebih jauh, saat ini investasi atau komitmen anggaran pemerintah bagi subsidi BBM lebih besar dibanding untuk pengembangan sektor transportasi umum.

"Karena itu pemerintah pusat perlu memikirkan langkah jangka panjang, jangan hanya sekedar antisipasi atau reaksi karena melambungnya harga minyak mentah kemudian mengambil kebijakan seperti ini. Jangan hanya sekedar mengganti energi yang digunakan, namun juga mengurangi penggunaan energi secara tepat," paparnya.

Sebelumnya, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan rencana pengurangan konsumsi premium bersubsidi di wilayah Jabotabek pada tahap pertama akan mencapai sekitar 40 persen sehingga bisa dihemat alokasi subsidi hingga sekitar Rp6 triliun.

"Dari 17 juta kiloliter premium bersubsidi, sekitar 15 juta kiloliter ada di wilayah Jabotabek. Tapi masih ada 60 persen yang akan disubsidi," katanya.

BBM bersubsidi akan diprioritaskan pada kendaraan umum, dan kendaraan roda dua. Paskah menambahkan, jika mengacu pada harga BBM di luar negeri, pemerintah seharusnya menaikkan subsidi hingga 50 persen untuk menambah alokasi subsidi BBM di APBN 2008 sebesar Rp42,085 triliun atau Rp45,807 triliun jika ditambah subsidi BBM untuk PLN.

"Secara prinsip, Wapres sudah menyetujui ini, tinggal teknisnya saja," katanya

Meskipun demikian, hingga saat ini pihaknya masih belum bisa memutuskan mekanisme apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memenuhi target pengurangan itu.

Ditanya tentang kemungkinan pengalihan subsidi ke premiun beroktan 90 atau sedikit mendekati premium beroktan 92 (pertamax) sehingga beban subsidi lebih sedikit, Paskah menegaskan, hal itu juga berarti kenaikan harga premium bersubsidi.

"Pokoknya pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sekarang harga premium bersubsidi kan Rp4.500. Kita akan jaga itu," katanya.

Menurut data Pertamina, konsumsi premium transportasi 2006 di Jakarta mencapai 1,971 juta kiloliter, Jawa Barat 2,815 juta, Banten 768.844 kiloliter. Dalam RAPBN 2008, alokasi subsidi premium Rp7,87 triliun dan volume 16,95 juta kiloliter. (kpl/rit)