HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima, di Jakarta, Kamis (3/1), meminta Pertamina jangan cuma asal ngomong soal pemenuhan kebutuhan minyak tanah bagi warga di berbagai daerah yang sudah beberapa bulan terpaksa antre untuk mendapat bahan bakar tersebut.

"Jangan cuma berani merespon kebutuhan warga, terutama di daerah bencana dengan pernyataan-pernyataan kosong, sulit terbukti di lapangan. Mestinya ada manajemen darurat untuk memasok kebutuhan warga. Ingat, minyak tanah itu barang subsidi APBN, jangan ada penyelewengan," katanya.

Aria Bima dengan nada kecewa dan marah juga mengungkapkan ketidakmampuan Pertamina memainkan instrumennya, sehingga banyak warga, termasuk di daerah bencana yang menderita akibat kinerja buruk lembaga usaha negara ini.

"Info ketidakmampuan Pertamina itu sudah jelas. Buktinya, ribut (mendapat) minyak tanah terus berlangsung di mana-mana. Ini harus diatasi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan warga, terutama di daerah bencana," katanya kepada wartawan.

Aria Bima meminta pihak Pertamina segera berhenti dengan pernyataan-pernyataan yang tak terealisasi di lapangan.

"Sudah jelas ada ketidakmampuan mereka (Pertamina) memasok kebutuhan minyak tanah, terutama di daerah-daerah bencana seperti di Solo, Sukoharo, Karanganyar, Sragen, Ngawi dan beberapa wilayah lain," katanya berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan.

Aria Bima menyatakan Pertamina jangan hanya merespon kebutuhan warga, terutama di daerah bencana, dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung tidak menyelesaikan persoalan.

"Mestinya harus ada manajemen darurat dan stok minyak tanah yang lebih dari cukup, dengan distribusi yang menjamin sampai ke warga," usul Aria Bima.

Kinerja Buruk

Sampai saat ini, menurut Aria Bima, kinerja Pertamina terkesan buruk atau tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan minyak tanah di seluruh wilayah bencana.

"Terutama sekali di daerah atau desa-desa yang terisolasi saat banjir. DPR RI akan mempertanyakan sistem alokasi dan distribusi saat ini yang potensial diselewengkan," katanya.

Ia kembali mengingatkan, minyak tanah itu barang subsidi APBN yang karena itu mesti didistribusikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Saya juga mempertanyakan dana Bina Lingkungan Pertamina yang seharusnya justru diperlukan dalam situasi seperti ini, yakni keadaan darurat bencana," katanya.

Aria Bima pun mengingatkan, agar kehadiran Presiden RI di daerah bencana dapat menyelesaikan persoalan riil seperti kebutuhan minyak tanah, tidak sekedar urusan lain. (kpl/dar)