HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Pemerintah mencatat 50 ribu hektare lahan sawah di Jawa kebanjiran dan diperkirakan masih akan terus bertambah. "Itu masih terus diperbarui (update), belum final," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut Bayu, banjir yang melanda sawah-sawah di Jawa belum mengkhawatirkan karena masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan luas panen yang mencapai total 11 juta hektare.

Sawah yang terkena banjir tersebut belum tentu mengalami puso, katanya.

"Surplus beras pada Februari kira-kira lebih dari satu juta ton, jadi masih surplus," ujarnya.

Selama ini kebutuhan beras di Indonesia ditopang oleh surplus produksi beras dari 11 propinsi yang sebagian besar dipasok dari Jawa (kecuali Jakarta), Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, pemerintah telah menggelontorkan beras ke daerah bencana di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 830 ton dan 870 ton.

Waspada

Buruknya cuaca tidak hanya berpengaruh terhadap produksi pangan namun juga transportasi dan distribusi.

"Kalau di darat kena banjir, di laut kena ombak besar sehingga kapal yang mengangkut bahan pokok dikurangi intensitas perjalanannya," kata Bayu.

Pemerintah juga mewaspadai tingginya harga minyak bumi yang akan mendorong biaya transportasi serta harga pangan dunia.

"Harga produk pangan di Chicago terutama biji-bijian seperti kedelai, jagung dan gandum naik tinggi. Itu perlu dicermati untuk komoditas lain termasuk beras. Musim yang basah selama Februari-Maret, biasanya menyebabkan mutu gabah turun. Itu akan pengaruhi pasokan ke konsumen dan harga," papar Bayu.

Untuk itu, pemerintah akan mengamankan pasokan bahan pokok baik dari dalam negeri maupun impor.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menurunkan Bea Masuk beras impor mulia Januari 2008 ini.

"Sekarang saatnya mengamankan pasokan dari dalam negeri dan kalau perlu impor," ujarnya.

Keputusan tersebut, lanjut Bayu, diambil mengingat harga produk pangan impor terindikasi naik.

"Cina menaikkan pajak ekspor untuk semua komoditas pangan sekitar 20 persen. Cina merupakan eksportir beras dan kedelai, kalau tarifnya dinaikkan itu indikasi pasokan berkurang," katanya. (kpl/dar)