"Wapres M Jusuf Kalla tadi menjanjikan dalam waktu dua bulan dua masalah tersebut, yakni soal pajak ganda dan SUKUK bisa diselesaikan," kata Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia A Riawan Amin seusai bertemu Wapres di Jakarta, Selasa.
Selama ini, tambahnya, masalah pajak ganda dan belum adanya SUKUK tersebut menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.
Amin menjelaskan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hongkong dan Cina tidak mengenakan pajak ganda pada transaksi bank syariah.
"Wapres M Jusuf Kalla merespons sangat baik dua masalah ini. Itu akan diperbaiki mungkin lewat Undang-undang perbankan," kata Riawan Amin.
Menurut Ketua kompartemen perbankan syariah perbanas, Yuslam Fauzi saat ini investor Timur Tengah mengalami kendala untuk masuk ke Indonesia karena belum adanya SUKUK serta pajak ganda ini.
"Pajak ganda ini suatu yang ironis. Di negara muslim terbesar di dunia justru masih dilakukan pajak ganda untuk bank syariah," kata Yuslam.
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia A Ramzi Zuhdi menjelaskan bahwa dalam Perbankan Syariah tidak bisa memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Bank Syariah melakukan pembiayaan dengan cara akad murabahah. Jadi jika bank syariah ingin melakukan pembiayaan untuk pembelian mobil, maka Bank Syariah akan membeli mobilnya kemudian di jual kenasabahnya.
Masalahnya, tambahnya, saat bank syariah membeli akan terkena pajak dan saat menjual juga kena pajak. Karena itu terjadi pajak ganda.
"Padahal di perbankan konvensional semua transaksi perbankan tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak hanya diakhir tahun," kata Zuhdi.
Di lain pihak, tambah Zuhdi, banyak sekali dana-dana dari negara-negara Timur Tengah yang ingin berinvestasi di perbankan syariah namun terkendala karena belum adanya SUKUK atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).
"Kalau bank konvensional sudah ada obligasi BI, di bank syariah belum ada instrumen investasi," kata Zuhdi.
Dari data Bank Indonesia, perkembangan bank syariah saat ini sangat pesat yakni mengalami peningkatan lima persen. Sementara untuk nilai asetnya sebesar 1,7% dibanding bank konvesional atau senilai Rp 33,7 triliun. Sementara pertumbuhan asetnya sebesar 31% dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 30%.
"Sedangkan dana pihak ketiga yang disalurkan kembali mencapai 100%," kata Zuhdi. (*/rsd)