"Proses memang tidak secepat perusahaan swasta, kami masih perlu rapat bersama, rapat antar departemen, dan sejumlah pertemuan lain. Itu persoalan teknis yang kadang membuat proses menjadi lebih lama," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pada dasarnya pembentukan perusahaan "holding" untuk BUMN perkebunan telah masuk tahap finalisasi dan hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).
"Kalau (draft) untuk PP sebenarnya sudah saya tandatangani sejak kemarin-kemarin tapi proses masih perlu jalan terus," katanya.
Menurut Sofyan, proses pembentukan holding BUMN perkebunan dinilai mendesak dalam rangka untuk menyehatkan BUMN, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
Pihaknya menargetkan terbentuk skenario holding BUMN perkebunan yaitu menjadikan PTPN I-XIV serta PT RNI sebagai anak "holding".
Pada sektor perkebunan terdapat 14 PTPN di seluruh Indonesia dan PT RNI dengan total penjualan bersih mencapai Rp20,7 triliun dengan ekuitas sebesar Rp7,3 triliun.
Berdasarkan kajian konsultan, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk "holding" yang menangani pemasaran, investasi, dan kebijakan strategis.
Jika holding terbentuk, maka nilai ekuitas BUMN perkebunan akan meningkat dari Rp30,03 triliun pada 2005 menjadi Rp62,27 triliun pada 2009 atau meningkat 107,35%. (*/rsd)