HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba`asyir, mengatakan, sebelum mantan Presiden Soeharto berpulang, kasus-kasus seperti pembunuhan terhadap ratusan umat Islam di Tanjung Priok dan Lampung harus diselesaikan secara tuntas menurut hukum Qisas berdasarkan UU Syariah, bukan menurut hukum UU negara.

"Bagaimanapun pembunuhan di Tanjung Priok dan Lampung, tetap ada penyelesaian hukumnya demikian juga kasus-kasus yang lain (korupsi). Kalau tidak diselesaikan, nanti di akhirat berat pertanggungjawabannya," kata Ba`asyir, usai memberikan ceramah dalam rangka Tabligh Akbar Umat Islam se-Bangka Belitung, di Pangkalpinang, Sabtu.

Hukum Qisas dimaksud adalah permintaan maaf kepada keluarga yang dibunuh dan keluarga yang memaafkan selanjutnya dikasih ganti rugi.

Ganti rugi sesuai ketentuan agama dikaitkan dengan seekor onta dan dihitung dalam uang dinar. Bila dirupiahkan atas pembunuhan di Tanjung Priok, Soeharto harus membayar ganti rugi miliaran rupiah untuk keseluruhan ahli waris.

Harusnya penyelesaian secara qisas itu diselesaikan jauh-jauh hari, tapi menurut ustadz Ba`asyir, tidak ada keluarga yang mengingatkan.

Untuk kasus korupsi penyelesaiannya bisa dianggap hutang piutang.

Ba`asyir juga menyarankan agar Soeharto bertobat atas kekeliruannya dan masuk Islam lagi, menjadi orang baik. Apa yang telah diperbuat Soeharto di waktu lampau seperti menerapkan asas tunggal Pancasila bagi partai politik telah mengeluarkan dirinya dari Islam.

"Mumpung masih sadar, minta tobat lah. Yang paling berat nantinya sulit di akhirat, Naudzubillah," ujarnya. (*/erl)