HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Luthfi berpendapat, badan usaha milik (BUMD) yang akan membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sepenuhnya dikuasai pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan Luthfi usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses divestasi NNT yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, Newmont Indonesia Limited (NIL), NNT, dan PT Newmont Pacific Nusantara (NPN) di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, berdasarkan pertemuannya dengan gubernur dan juga bupati, mereka menyatakan saham BUMD tersebut sepenuhnya dikuasai pemda.

"Jadi, menurut pengertian saya, saham perusahaan daerah itu semuanya dikuasai pemda," katanya.

Meski, lanjutnya, sesuai kontrak karya, saham BUMD bisa saja dimiliki perusahaan swasta.

Luthfi juga menambahkan, pihaknya optimis proses divestasi saham NNT bisa selesai Januari ini.

"Kami optimis persoalan divestasi Newmont selesai Januari ini," katanya.

Menurut dia, proses divestasi saham Newmont ini harus segera diselesaikan karena merupakan amanat kontrak karya.

Luthfi juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut, gubernur, bupati, dan DPRD menyatakan siap membeli 10% saham NNT.

"Pembagiannya adalah tiga persen buat Kabupaten Sumbawa Barat dan tujuh persen dibagi lagi ke Kabupaten Sumbawa dan Propinsi NTB yang besarannya masing-masing dirundingkan mereka berdua," katanya.

Dirut NPN Martiono Hadiyanto menolak memberi keterangan mengenai hasil pertemuan. "Tanya ke Pak Luthfi saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah massa yang tergabung dalam Kaukus Muda Politik Nusa Tenggara Barat melakukan aksi demo di Gedung BKPM.

Mereka menolak keterlibatan Grup Bakrie dalam proses divestasi NNT.

"Kami mendesak Pemerintah Daerah NTT mengambil saham NNT melalui perusahaan daerah," kata Koordinator Lapangan Rusdiansyah.

Menurut dia, sesuai kontrak karya antara NNT dan Pemerintah Indonesia, divestasi harus dilakukan pemerintah yang bisa diwakili perusahaan daerah.

Sebelumnya, sekitar pertengahan Desember lalu, berbagai elemen di NTB juga melakukan aksi demo menolak Grup Bakrie masuk dalam divestasi saham NNT.

Mereka menilai keterlibatan Grup Bakrie yang digandeng Pemerintah Propinsi NTB untuk membeli saham NNT tidak dilakukan secara transparan.

Keterlibatan unsur pimpinan legislatif yang menyetujui penunjukan Grup Bakrie juga dinilai tidak mewakili aspirasi masyarakat NTB. (*/rsd)