HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Sejumlah pengamat ekonomi menilai, pemerintah tidak sungguh-sungguh mengembangkan sektor pertanian di tanah air sehingga harus tergantung impor untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Penilaian tersebut dikemukakan oleh pengamat ekonomi HS Dillon, Rizal Ramli dan Hendri Saparini di sela pemaparan Ekonomi Indonesia 2008 oleh Econit Advisory Group Jakarta, Rabu.

Bahkan dengan nada lebih keras lagi, mengomentari terjadinya lonjakan harga kedelai akhir-akhir ini, HS Dillon menyebutkan, hal itu mencerminkan wajah buruk pemerintahan Presiden Susilo B Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla yang kurang berpihak pada rakyat.

Padahal, menurut dia, beberapa tahun lalu pemerintah telah mencanangkan program pembangunan sektor pertanian yang juga disaksikan oleh para dubes negara-negara sahabat.

"Namun dalam pelaksanaannya tampak seperti tak sungguh-sungguh, di mana petani kesulitan mendapatkan bibit bersubsidi, sementara pupuk bersubsidi bukan ditujukan kepada petani tetapi kepada produsen pabrik," katanya.

Menurut Dillon, para petani maupun buruh tani di Indonesia saat ini juga tampak seperti kehilangan harapan untuk terus melakukan usaha pengembangan tanaman pangan termasuk kedelai.

"Karena itu diperlukan perangkat insentif terutama dari sisi harga. Petani akan memiliki harapan jika pada saatnya nanti usaha yang dilakukan memberikan hasil," kata Dillon yang menjabat Penasehat Senior Pusat Kebijakan Studi Pertanian.

Ia mengakui, tanaman pangan semusim seperti kedelai memang akan mengalami fluktuasi harga yaitu tinggi di saat paceklik dan anjlok di saat panen. Pemerintah harus mengatur agar disparitas harga tidak terlalu jauh.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam urusan pangan. Zaman pangan murah sudah berlalu sehingga pemerintah harus turun tangan menghadapi masalah itu.

"Harga komoditas pangan akan terus naik, tidak hanya akibat perubahan iklim tetapi juga karena pengembangan energi alternatif melalui pemanfaatan komoditas yang tadinya merupakan bahan pangan, "katanya.

Menurut dia, sekalipun kalangan petani dan buruh tani merupakan rakyat kecil, tetapi mereka juga memiliki kemampuan. Pemerintah harus memahami masalah mereka dan memberdayakan mereka untuk mengembangkan ketahanan pangan.

Sementara itu ekonom Rizal Ramli mengatakan, masalah pokok berkaitan dengan harga kedelai yang meningkat akhir-akhir ini adalah jumlah produksi kedelai dalam negeri yang tidak mencukupi.

"Solusinya ya produksi kedelai harus lebih banyak lagi supaya ada kedaulatan ekonomi dalam bidang pangan," kata Rizal Ramli yang mantan Menko Perekonomian RI tersebut.

Ia menyebutkan, negara super kaya saja seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa saja menerapkan hukum besi kalau sudah menyangkut soal pangan. "Kedaulatan pangan harus dipertahankan, " serunya.

Menurut dia, penurunan bea masuk (BM) impor kedelai hanya solusi jangka pendek, dan dalam jangka panjang seharusnya justru dinaikkan agar petani dalam negeri memperoleh manfaat dari menanam kedelai.

"Masalah utama kita adalah produksi. Itu dulu yang harus diselesaikan," katanya.

Hampir senada dengan Rizal, Hendri Saparini juga mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan pangan.

"Negara-negara barat yang paling liberal pun, kalau sudah menyangkut pangan, pemerintahnya akan turun tangan. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta," kata Hendri.

Ia juga menganggap bahwa kemelut yang melanda industri tahu tempe akibat lonjakan harga kedelai akhir-akhir ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia, negara agraris yang 70% warganya adalah petani. (*/rsd)