HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak mengusut praktik oligopoli oleh kartel yang menguasai perdagangan kedelai melalui mekanisme impor sehingga harga kedelai melonjak.

Desakan disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan dalam pernyataan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Zulkifli didampingi Sekretaris Fraksi PAN M Yasin Kara, Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini dan Anggota Komisi IV DPR Darmayanto.

Ia mengemukakan, sistem perdagangan dan impor kedelai saat ini bersifat oligopolis karena dikuasai segelintir importir. Berdasarkan pergerakan harga yang berkembang selama ini, terlihat adanya indikasi kartel. Karena itu, KPPU wajib menindaklanjuti indikasi kendali harga oleh pelaku yang bersifat oligopolis.

Kebijakan pemerintah dalam kasus kedelai bersifat liberal dengan membiarkan petani tradisional berhadapan langsung dengan pasar global. Pemain impor kedelai skala global hanya segelintir orang yang memiliki modal sangat kuat dalam mengendalikan pasokan dan harga.

"Kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat karena tidak sedikitpun melindungi kepentingan petani. Karena itu, pemerintah harus mengubah kebijakannya dengan tidak menghadapkan petani bertarung dengan modal global," katanya.

Akibat politik pembiaran ini, katanya, sistem produksi dan ketahanan pangan khususnya kedelai sangat rentan dan hancur sama sekali selama satu dekade (10 tahun) terakhir. Kebutuhan pasokan industri tempe, tahu, kecap dan lainnya hampir mutlak tergantung kepada impor.

"Ini menyedihkan karena negara agraris sebesar Indonesia menggantungkan dirinya dan industri rakyatnya pada pasokan bahan baku dari impor," katanya.

Belajar dari pengalaman ini, pemerintah perlu mengubah haluan tanpa harus menentang efisiensi pasar dengan pengaturan perdagangan dan perlindungan terhadap petani. Koordinasi instansi pemerintah selama ini kurang sinergis, perlu meningkatkan koordinasi.

Setidaknya menteri pertanian, menteri perdagangan, Bulog, Menko perekonomian dan kementerian pendukung lainnya untuk membangun sistem komoditi pangan yang baik, khususnya kedelai. Skema kebijakan perlindungan tarif yang signifikan sangat diperlukan ketika harga kedelai internasional rendah.

"Bukan formalitas tanpa makna, seperti tarif hanya 5 persen selama bertahun-tahun," katanya.

Pemerintah perlu membangun sistem produksi yang intensif, efisien dan produktif karena adanya strategis dari pangan rakyat yang bersumber dari kedelai. Sebagai contoh, sistem produksi Bimas yang didukung pemerintah diperlukan untuk perbaikan teknik bercocok tanam, dukungan teknologi, benih, pengairan, penyuluhan, kredit dan keuangan.

Didik J Rachbini mengemukakan, sistem produksi yang baik perlu ditingkatkan dengan kebijakan pemerintah yang serius. Dalam kaitan ini, mekanisme pasar dalam kasus kedelai ini perlu sentuhan pengaturan, bukan bebas sangat liberal seperti sekarang.

"Kelembagaan perdagangan yang mengatur kedelai diperlukan sehingga kepentingan petani, industri rakyat dan `stakeholders` lainnya dapat dipenuhi," katanya.

Didik menegaskan, pemerintah berada di pihak yang salah karena kurang berpihak kepada petani dalam posisi kebijakannya. Sejak pemerintah Orde Baru hingga saat ini, memang tidak memiliki "political will" untuk pengembangan produksi kedelai dalam negeri.

Importir berpengaruh besar dalam kebijakan dan penentuan harga. Budidaya kedelai di dalam negeri pun ditinggalkan petani karena pemerintah tidak memberi perlindungan terhadap sistem perdagangan, tidak memberi dukungan kepada sistem produksi dan tidak memberi subsidi.

Dia mengemukakan, pemerintah justru menjalankan politik pembiaran kepada nasib petani dengan membiarkan petani berhadapan langsung dengan pasar global dan pemain besar yang bermodal sangat kuat dan pemain yang menguasai pasar global.

"Padahal dimana pun di negara lain, pemerintahnya selalu melindungi pertanian sangat kuat, bahkan dengan subsidi pupuk, benih dan obat-obatan begitu besar. Dengan demikian, pertanian akan terlindungi dari tekanan pasar global dan tumbuh dengan produksi yang memadai bagi kebutuhan masyarakatnya serta untuk diekspor," katanya. (*/rsd)