"Naik tarif PJP2U boleh tapi orientasinya harus untuk peningkatan pelayanan dan tak semata-mata urusan komersial," kata Sekjen INACA Tengku Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Penegasan tersebut terkait dengan usulan PT PT Angkasa Pura (AP) I dan II yang berecana menaikkan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) hingga 50 % dari kondisi saat ini pada awal tahun ini.

Menurut dia, AP II dan AP I jangan hanya mengusulkan kenaikan tarif PJP2U untuk menambah profit dan mengejar target pendapatan.

Tengku menilai kenaikan PJP2U atau tarif pass bandara memang tak berdampak langsung ke perusahaan penerbangan, tapi kepada konsumen.

"Karena kenaikan itu banyak terkena kepada penumpang biasanya YLKI yang harus menilai," katanya.

AP II sebelumnya mengusulkan kenaikan pass bandara untuk penerbangan domestik dan internasional sebesar 50 %.

AP I juga mengusulkan kenaikan tarif pass bandara khusus untuk penerbangan domestik mencapai 30 % di 13 bandara yang dikelolanya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Edie Haryoto mengatakan usulan kenaikan itu akan diajukan ke Departemen Perhubungan paling lambat akhir bulan ini.

Edie memaparkan kenaikan tarif PJP2U dilakukan guna menunjang peningkatan pelayanan dan infrastruktur di 10 bandara yang dikelola AP II.

Dia menambahkan pihaknya melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai wakil konsumen dalam sosialisasi kenaikan tarif PJP2U sebesar 50 % itu.

Rencana itu sangat bertolak belakang dengan penilaian sejumlah anggota Komisi V DPR sebelumnya bahwa kondisi kenyamanan dan ketertiban serta pelayanan bandara di Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno Hatta (terminal 1), tidak lebih baik dari Terminal Pulogadung.

"Selamat kepada AP (Angkasa Pura) II karena sampai sekarang kondisi di terminal 1 tidak lebih baik dari Pulogadung. Bahkan, saat ini Stasiun Gambir lebih baik dari terminal 1," kata anggota Komisi V DPR, Enggartiasto Lukita sebelumnya.

Senada dengan Enggar, anggota Komisi VB DPR lainnya, Hadi Jamal menilai, kondisi kesemerawutan Bandara Soekarno Hatta tidak pernah tuntas. "Malah diperparah dengan persoalan ojek masuk bandara," kata Hadi.

Hadi menambahkan, sebagai Bandara Internasional di Ibukota Negara tersebut sangat tidak wajar.

"Ini ironis dan karena itu wajar, jika ada sebutan ketika di Bandara Soekarno Hatta ada kalimat, jangankan mengharapkan keselamatan, kenyamanan saja amat jauh," kata Hadi.

Tidak hanya itu, kata Enggar, kesemerawutan terminal 1 saat ini diperparah dengan dibiarkannya taxi gelap yang ber-plat hitam. (*/rsd)