HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Pemerintah telah gagal dalam membenahi sektor tataniaga kedelai, karena kebijakan yang ditempuh dalam kasus kenaikan harga komoditas tersebut bersifat liberal.

Demikian kesimpulan pimpinan dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI yang dikemukakan pada jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, sebagaimana disebarluaskan Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, antara lain melalui situs resminya, Rabu malam.

Ketua Fraksi PAN, Zulkifli Hasan, pada kesempatan itu mengungkapkan kekecewaan, karena selama ini pemerintah membiarkan petani langsung berhadapan dengan pasar global.

"Pemain global importir kedelai hanya segelintir, tetapi yang memiliki modal sangat kuat, sehingga mengendalikan pasokan dan harga," ungkapnya.

Karena itu, demikian Zulkifli Hasan, pemerintah harus segera mengubah kebijakannya, yakni melindungi kepentingan petani, termasuk tidak menghadapkan mereka dengan pasar global.

"Menurut kami, sistem produksi dan ketahanan pangan kedelai saat ini sangat rentan dan hancur akibat proses pembiaran dari pemerintah dengan membiarkan kebutuhan pasokan industri tempe, tahu, kecap dan lainnya hampir tergantung kepada impor," ujarnya.

Untuk itu, kata Zulkifli Hasan, pemerintah harus juga mengubah haluan, tanpa harus menentang efisiensi pasar dengan pengaturan perdagangan dan perlindungan terhadap petani.

"Sistem perdagangan dan impor kedelai sekarang ini bersifat oligopolis, karena dikuasai segelintir importir. Karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menindaklanjuti indikasi kendali harga oleh pelaku oligopolis tersebut," tegasnya.

Zulkifli Hasan menambahkan, selama ini sangat terkesan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dalam posisi kebijakannya.

"Sejak pemerintah Orde Baru (Orba) hingga saat ini, memang tidak memiliki `political will` untuk pengembangan produksi kedelai dalam negeri. Bahkan terkesan tingginya pengaruh importir komoditi mengendalikan pasar dan harga," katanya lagi.

Tarif Bukan Solusi

Sementara itu, salah satu anggota Fraksi PAN, Didik J Rachbini menilai, penurunan tarif bea masuk impor kedelai terkesan lucu dan main-main.

"Soalnya, kebijakan saat ini memang disusun dengan skema bebas dengan tidak memberikan proteksi kepada para petani. Karena itu, pemerintah seharusnya membuat sistem perdagangan yang tidak sebebas-bebasnya untuk kedelai," tandasnya.

Caranya, demikian Didik Rachbini, ialah, dengan tetap mengikuti irama internasional.

"Jadi, apabila produksi luar negeri tinggi, maka harus di-`dumping` dengan menaikan tarif masuk, guna menjaga kepentingan industri kedelai dalam negeri," tambahnya.

Sedangkan langkah lainnya, menurut Didik Rachbini, meningkatkan industri dalam negeri, seperti dengan memberikan subsidi untuk petani, insentif, pengembangan benih dan lahan serta kredit di sektor tata niaga kedelai.

"Jadi, yang harus diperhatikan di sektor pembenahan sistem perdagangan, sistem perlindungan baik tarif dan non tarif, dan sistem produksi," katanya.

Untuk itu, Didik Rachbini mengusulkan, agar kedelai harus dimasukkan di dalam sektor strategis, karena menyangkut kepentingan rakyat kecil serta terkait gizi rakyat. (kpl/rit)