"Selama ini nelayan sering diabaikan pihak perbankan ketika mengajukan permintaan kredit, sehingga usaha mereka sering terpukul jika terjadi gejolak ekonomi,"kata Numberi, saat jumpa pers di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado, Jumat.
Menurutnya, perhatian perbankan lebih terarah kepada nasabah yang melakukan peminjaman kredit di atas Rp10 juta hingga miliaran rupiah, tanpa memperhatikan nasib nelayan serta berbagai Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang perikanan, padahal memiliki potensi besar membangkitkan ekonomi bangsa.
Ada informasi bahwa nelayan yang mengajukan kredit ke perbankan hanya Rp1 juta, ditolak karena tidak bisa memberikan keuntungan besar bagi perbankan itu, jelasnya.
Guna mengantisipasi kurangnya perhatian pihak perbankan terhadap nelayan, tahun 2008 Departemen Kelautan telah menganggarkan Rp17 triliun, guna membantu pemberian skim kredit secara mudah kepada nelayan.
Anggaran tersebut akan dioptimalkan bersamaan dengan pembangunan pusat atau center pengelolaan ikan tuna dan rumput laut di Indonesia.
Bahkan pemerintah telah menetapkan satu industri pengelolaan rumput laut di Tangerang, yang bias menghasilkan produksi sabun dan coklat, guna dipasarkan ke mancanegara. (*/rsd)