Aktivitas belajar dan mengajar mulai TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Rabu terhenti sebagai bentuk protes ribuan guru terhadap DPRD setempat yang tidak menggubris tuntutan guru menaikkan anggaran pendidikan.
"Kami tidak main-main. Hari ini kami buktikan janji kami para guru untuk mogok mengajar," kata Koordinator Forum Bersama Pendidikan Rakyat (FPBR) Merangin, Efriyanto ketika dihubungi di Bangko, Kab. Merangin, Rabu.
Ribuan guru pada Selasa (22/1) kembali mendatangi DPRD setempat yang sehari sebelumnya menjanjikan akan bertemu bersama panitia anggaran (panggar) DPRD dan Pemkab Merangin membicarakan masalah tersebut.
Namun para anggota dewan itu ingkar janji dan mengebiri para guru, karena tidak satupun wakil rakyat itu masuk kantor.
"Kami benar-benar dikebiri, padahal dewan sebagai wakil rakyat tidak semestinya berperilaku demikian," ungkap Efriyanto.
Protes ribuan guru itu berawal penurunan anggaran pendidikan yang ditetapkan DPRD setempat tidak sampai 12 persen atau malah turun dari Rp28 miliar pada 2007 menjadi Rp26 miliar pada 2008, tanpa adanya penjelasan dewan.
"Ini kan aneh, daerah lain berlomba meningkatkan anggaran pendidikan untuk mencapai 20 persen dari anggaran sesuai amanat UUD 1945, malah di sini justru diturunkan," katanya.
Saat ini ratusan anggota aliansi LSM juga mendatangi DPRD setempat, namun juga tidak satupun anggota dewan yang hadir.
Aliansi LSM itu mengecam anggota dewan, karena dampaknya yang menjadi korban adalah para siswa yang kini terpaksa libur tidak resmi.
Sebanyak 5.000 guru di kabupaten itu pada Selasa (22/1) telah menyerahkan 383 kunci sekolah ke DPRD pertanda mereka resmi mogok mengajar atau menutup semua sekolah.
Pemkab setempat saat ini belum mengambil tindakan atas mogok mengajar para guru tersebut, sehingga sebagian besar para orang tua siswa menyesalkan terhentinya proses belajar dan mengajar itu.
Menurut koordinator aliansi LSM Merangin, Budhi VJ, mogok guru itu akan menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial di masyarakat setempat jika para anggota dewan yang tidak bertanggung jawab itu menghindar tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. (*/cax)