HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Pemerintah diminta segera menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna menghadapi kondisi perekonomian yang kemungkinan memburuk akibat masih tingginya harga minyak dunia.

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Senin mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi berdiam diri seperti sekarang ini.

"Pemerintah harus segera melakukan langkah nyata untuk menurunkan subsidi BBM," katanya seraya menambahkan pemerintah bisa melakukannya asalkan memiliki keinginan kuat.

Sejumlah langkah yang bisa diambil untuk menekan subsidi BBM, lanjutnya, dengan memperbaiki data konsumsi minyak tanah.

"Data konsumsi minyak tanah yang dipakai sekarang ini tidak benar, karena menggunakan data penjualan agen. Jadi, tidak benar-benar merupakan data riil konsumsi minyak tanah," katanya.

Menurut dia, kalau benar penyelewengan penggunaan minyak tanah mencapai 30 persen, dengan harga minyak 80 dolar AS per barel, nilainya mencapai Rp15 triliun.

"Kalau 10 persen saja bisa diperbaiki datanya, maka penghematannya bisa mencapai Rp5 triliun," katanya.

Upaya lain, lanjut Pri, adalah mengubah mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi yang selama ini berdasarkan harga BBM di pasar spot Singapura (MOPS) ditambah Alpha (biaya distribusi dan marjin).

"Pola MOPS+Alpha tidak realistis, sebab harga spot di Singapura juga dipengaruhi faktor spekulan. Jadi, bagaimana mungkin, harga BBM subsidi ditentukan oleh spekulan," katanya

Pri mengusulkan, agar patokan harga BBM subsidi dikembalikan ke mekanisme "cost and fee" dengan tentunya melakukan audit terhadap biaya pokok penyediaan secara benar.

Upaya lain, katanya, pemerintah membeli sebanyak mungkin minyak mentah bagian kontraktor guna menekan biaya impor.

"Melalui langkah ini, kami menghitung bisa dihemat Rp3 triliun per tahun," katanya. (kpl/lin)