HOME » BERITA » POLITIK NASIONAL

Kapanlagi.com - Sinergi antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika mampu terus dikembangkan diharapkan akan mampu melahirkan politik kebangsaan yang ampuh dan riil.

Demikian pendapat Wakil Ketua Umum DPP PKB Dr Ali Masykur Musa dalam dialog "Politik NU di Pentas Nasional" yang diselenggarakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Ruang GBHN Gedung Nusantara V DPD/MPR Jakarta, Kamis (31/01).

Dialog dalam rangka HUT ke-82 NU juga dihadiri sejumlah politisi NU yang ada di sejumlah partai politik, antara lain Slamet Effendy Yusuf (Golkar) dan Endin AJ Soefihara (PPP) serta KH Hasib Wahab yang bergabung dengan PDIP. Dialog juga dihadiri Ketua Umum DPP PKB/Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Sekjen DPP PKB Yenny Wahid serta mantan Menteri Agama Tolchah Hasan.

Ali Masykur mengemukakan, dengan sentuhan halus NU, maka politik NU akan beranjak maju, dari platform kelompok menuju platform kebangsaan.

Lahirnya PKB yang dibidani sejumlah kyai berpengaruh di NU pada 23 Juli 1998 telah membuka wacana politik baru bagi warga NU. PKB membuktikan diri menjadi besar dalam dua kali Pemilu. Harapannya, dengan adanya PKB, maka aspirasi politik warga NU dapat tersalurkan di PKB.

Kehadiran PKB yang menjadi wadah aspirasi bagi warga NU membuktikan bahwa NU dan PKB mempunyai hubungan timbal-balik yang terpisahkan. Selain menjadi inisiatif demi tersalurnya aspirasi warga NU yang selama Orde Baru mengalami tekanan sehingga tidak mampu berekspresi secara maksimal, PKB juga dianggap satu-satunya partai berbasis NU terbesar.

Dengan hadirnya PKB, kader-kader NU yang semula berada di partai lain, menjadi penopang partai ini. Gus Dur mengistilahkan dengan "kembali ke rumah sendiri". Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait posisi NU dan PKB secara organisatoris, terlebih setelah NU kembali ke Khitah 1926.

Pertama, kembalinya NU ke Khitah 1926 tidak lantas dimaknai sebagai "tidak berpolitik". NU tetap berpolitik dengan karakternya sendiri, yaitu politik kebangsaan. Kehadiran PKB semestinya justru menambah ketajaman karakter kebangsaan ini dengan mengusung dimensi kebangsaan NU ke dalam sistem kenegaraan oleh wakil PKB di DPR RI.

Kedua, Khitah 1926 harus diartikan bahwa NU tidak akan pernah menjadi partai politik, tidak men-subordinasikan dan tidak mengindetikan diri dengan partai politik serta tidak melakukan kegiatan politik. Dalam kaitan ini, terjadi sinergi yang berimbang antara NU dan PKB. PKB menyuarakan aspirasi warga NU ke wilayah kebijakan publik, sedangkan NU membenahi kultur masyarakat dan menyuarakan aspirasi melalui PKB, tanpa harus menceburkan diri di dalamnya.

Ketiga, NU dan PKB tidak sama sebangun. Dalam kaitan ini, NU mengemban amanat kebangsaan sekaligus melakukan kritik kepada birokrasi melalui PKB. Sedangkan PKB mengusung dan membawa amanat itu menjadi kebijakan publik. "Harus diingat bahwa PKB tidak akan ada tanpa NU. Ada keterkaitan yang tak terpisahkan, baik keterkaitan ideologis, kultur maupun tigkat aspirasi politik," katanya.

Ali Masykur yang juga Anggota Komisi IX DPR RI mengemukakan, dengan reposisi tersebut, disadari atau tidak, PKB membutuhkan sentuhan tangan halus dari NU. Hal itu dilakukan agar tidak ada trial and error, artinya tidak lagi dimunculkan faksi baru di tengah fragmentasi yang ada saat ini. "Sebab hal itu akan semakin tidak menguntungkan bagi kedua pihak. Di satu sisi, kekuatan NU akan semakin terpecah belah dan di sisi lain, PKB secara otomatis semakin berkurang kekuatannya," kata Ali Masykur. (*/lpk)