HOME » BERITA » EKONOMI NASIONAL

Kapanlagi.com - Pemerintah diminta tidak menyetujui usulan para pelaku bisnis sektor pangan soal penurunan bea masuk impor bahan pangan, karena kebijakan itu bisa berdampak buruk bagi petani.

Desakan itu disampaikan Sekjen Asosiasi Petani Padi, Palawija dan Hortikultura Indonesia (AP3HI), HM Arum Sabil kepada wartawan di Surabaya, Kamis, menanggapi adanya usulan pelaku bisnis sektor pangan agar bea masuk impor bahan pangan diturunkan.

"Dalam mengambil setiap kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan petani. Jangan sampai semangat petani untuk memproduksi pangan jatuh karena ada kebijakan penurunan bea masuk impor," katanya.

Menurut ia, pemerintah telah mencanangkan program ketahanan pangan nasional dan menargetkan swasembada pada sejumlah produk pangan.

Apabila kebijakan penurunan bea masuk impor bahan pangan dilakukan hingga pada tingkat nol persen, maka pemerintah dinilai telah mengingkari program ketahanan pangan tersebut.

"Program itu akan sia-sia, kalau ternyata banyak produk pangan impor masuk pasar dalam negeri tanpa terkendali. Dalam kondisi demikian, petani yang terkena dampaknya karena harga produksi pangannya anjlok," tambah Arum.

Ia yang juga Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu mencontohkan kasus yang menimpa komoditi gula beberapa waktu silam, dimana harganya sempat anjlok akibat membanjirnya produk impor.

"Karena itu, kami akan menentang habis-habisan kalau pemerintah menyetujui usulan pelaku bisnis pangan untuk menurunkan bea masuk impor bahan pangan," tegasnya.

Arum Sabil mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas primer beberapa waktu terakhir, memang dikeluhkan masyarakat (konsumen). Namun pada sisi lain, kenaikan itu memberi harapan bagi petani untuk lebih konsentrasi menghasilkan produk pangan.

"Justru saat ini petani merasa terancam dengan usulan penurunan bea masuk impor bahan pangan sebagai salah satu solusi untuk menurunkan harga komoditi yang melambung," katanya.

"Seharusnya, pemerintah juga melibatkan petani sebelum mengambil kebijakan," tambah Arum Sabil.

Apabila pemerintah mengabaikan keberadaan petani dalam menentukan bea masuk impor komoditi pangan, Arum Sabil menegaskan kalangan petani siap melakukan aksi mogok produksi secara nasional.

"Petani siap melakukan perlawanan, karena kalau diam maka nasibnya akan hancur. Karena itu, sekalian saja melakukan aksi mogok bersama," katanya.

Terkait masalah tersebut, Arum Sabil juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak usulan penurunan bea masuk impor bahan pangan. (*/rsd)