HOME » BERITA » POLITIK NASIONAL

Kapanlagi.com - Indonesia harus memimpin penyelenggaraan pertemuan regional tentang krisis politik di Myanmar, seperti peran yang dimainkan dalam mengawali proses perdamaian Kamboja pada 1988, desak International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussels, Kamis.

"Indonesia dapat memainkan peran amat penting, mungkin dengan menjadi tuan rumah pertemuan regional sejalan dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM) yang menjadi titik awal proses perdamaian di Kamboja selama 1988-1989," kata Presiden ICG Gareth Evans.

Evans menunjuk penumpasan brutal oleh junta yang berkuasa di Myanmar terhadap aksi protes yang dipimpin biksu Buddha pada September 2007, yang menewaskan sedikitnya 31 orang dan menuai kecaman komunitas internasional.

Usulan tersebut segera disambut oleh para pengamat masalah Myanmar.

"Saya pikir itu gagasan yang baik, karena Indonesia salah satu anggota Dewan Keamanan PBB sekarang dan merupakan negara yang paling cocok dalam ASEAN untuk memulai proses tersebut," kata Win Min, dosen masalah Myanmar di Universitas Chiang Mai.

Win Min mencatat bahwa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jenderal Senior Than Shwe dari Myanmar tahun lalu sepakat untuk memulai dialog politik dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, tapi prosesnya berjalan lambat dan mencerminkan resistensi junta terhadap setiap bentuk ancaman terhadap kekuasaan mereka, yang mereka pegang sejak 1962.

Dalam sebuah pertemuan yang jarang terjadi dengan para pemimpin partainya, National League for Democracy (NLD) Kamis, Suu Kyi menyatakan pesimistis dengan proses dialog tersebut dan menasehati orang-orangnya agar "mengharapkan yang terbaik tetapi bersiap untuk yang terburuk."

Komunitas internasional yang dipimpin oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Myanmar Ibrahim Gambari dan didukung oleh Utusan Khusus Uni Eropa Piero Fussino telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Asia agar mempercepat dan memperluas proses dialog tersebut.

ICG juga telah meminta Asia untuk mengambil inisiatif.

"Tetangga-tetangga Myanmar, khususnya China dan anggota ASEAN harus mengambil kesempatan," kata Project Director ICG Asia Tenggara John Virgoe.

"Pembicaraan multi partai regional, yang dikoordinasi Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ibrahim Gambari dan didukung oleh komunitas internasional lebih luas, menjadi harapan terbaik untuk melancarkan proses rekonsiliasi nasional yang berarti dan reformasi yang lebih luas," kata Virgoe.

Tentu saja, pada akhirnya akan tergantung pada para jenderal berkuasa Myanmar untuk menyetujui suatu proses seperti itu, namun para pengamat berpendapat bahwa waktunya telah tiba untuk menekan mereka.

"Mereka tidak menyukainya, namun jika ASEAN mengambil suatu inisiatif maka China dan India akan mengikuti," kata Win Min.

Thailand mendesakkan pembicaraan regional serupa tetapi "Thaksin tidak berkoordinasi dengan baik dengan China, India dan anggota ASEAN lainnya sehingga gagal, namun wilayah itu mungkin lebih terbuka pada proses seperti itu sekarang," kata Win Min. (*/cax)