HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Sejak digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung pada bulan Juni 2005 di beberapa daerah di Jawa Tengah, angka golput cenderung tinggi sehingga perlu diambil langkah untuk menekan angka golput.

"Jumlah golput di masing-masing daerah di Jateng yang mengadakan pilkada bervariasi, tetapi cenderung tinggi," kata Wakil Ketua Masyarakat dan Wartawan Pemantau Pemilu (Mapilu-PWI) Jateng, A. Zaini Bisri, di Semarang, Senin (04/02).

Ia mengatakan, dari 28 pilkada kabupaten/kota di Jateng yang telah berlangsung, ternyata muncul angka golput yang ekstrem, seperti yang terjadi Kabupaten Pati dengan jumlah pemilih golput mencapai separuh jumlah pemilih tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua Divisi Pendidikan Politik Pengurus Nasional Mapilu-PWI itu mengatakan, sikap pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah keputusan atau keterpaksaan yang secara tidak langsung bisa juga merupakan dukungan terhadap pasangan kandidat pemenang pilkada.

Zaini mengatakan, munculnya golput menunjukkan pemilih cenderung tidak percaya pada partai politik (parpol) dan politikus. Kekecewaan pemilih di Indonesia sejak tahun 2000 atau pasca Orde Baru disebabkan harapan yang muncul seiring bergulirnya sistem multi partai ternyata sirna dan banyak elite politik baru di legislatif/eksekutif terlibat korupsi.

Selain itu, katanya, tidak terjadinya perubahan seperti yang dijanjikan para kandidat dalam pilkada sebelum pemilihan, mendorong para pemilih yang kritis akan berpikir skeptis dengan berpandangan memilih atau tidak memilih sama saja karena tidak ada perubahan.

Ia mengatakan, meningkatnya golput juga bisa disebabkan kepercayaan pemilih kepada parpol dan politikus menurun. "Belum terakomodasinya calon perseorangan dalam pilkada membuat pemilih tidak memiliki alternatif lain di luar para kandidat yang diusung parpol," katanya.

Akibat tidak ada calon yang dianggap cukup kredibel, kapabel, profesional, jujur, dan bersih, katanya, maka pemilih mengalihkan pilihannya pada sikap tidak untuk memilih dalam pilkada.

Sikap ini memang tidak inheren dengan fakta yang berkembang dalam pilkada, bahwa cukup banyak kandidat (46 persen) yang diajukan parpol bukan merupakan kader partai. Proporsi kandidat yang merupakan kader murni partai hanya sekitar 13 persen.

"Tingginya angka golput dalam pilkada juga bisa disebabkan pemilih kurang tertarik dengan isu yang diusung para calon. Isu mungkin terlalu banyak dan berusaha dijejalkan kepada pemilih yang membuat pemilih tidak bisa mengerti prioritas apa yang dipilih kandidat dan mana yang sesuai dengan harapan pemilih," katanya.

Zaini mengatakan, sering visi dan misi kandidat sama sekali tidak menyentuh kepentingan banyak pemilih. Bahkan pemilih ragu dengan implementasi visi dan misi. "Dari sudut ekonomi politik, pemilih bisa bersikap golput karena tidak cukup informasi untuk menilai para calon," katanya. (*/lpk)