HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Junta militer Myanmar menuduh pro demokrasi dan kelompok-kelompok pembangkang, Selasa (12/02), berusaha memecah belah negara itu, dan mendesak publik mendukung "peta jalan menuju demokrasi"nya dalam satu referendum Mei mendatang.

"Unsur-unsur subversif dengan sikap negatif melakukan berbagai usaha dan jalan seperti konflik yang memecah belah etnik, menyesatkan rakyat, membantu dan bersekongkol dengan kelompok-kelompok anti pemerintah untuk melemahkan dan memecah belah persatuan," kata Jenderal Senior Than Shwe dalam pidato pada "Hari Persatuan" nasional.

Nama resmi bekas Burma itu adalah "Myanmar Bersatu".

Pesan pemimpin tertinggi militer berusia 75 tahun itu disiarkan oleh semua surat kabar resmi dan televisi dari ibukota baru, Naypyidaw, kendatipun listrik padam di ibukota lama, Yangom , yang menyebabkan tidak banyak penduduk yang dapat menyaksikannya.

Pernyataannya kepada 53 juta jiwa penduduk negara Asia Tenggara itu dibuat tiga hari setelah pengumuman satu referendum menyangkut konstitusi yang disusun militer, Mei mendatang.

Kelompok oposisi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang meraih kemenangan dalam pemilu tahun 1990 tetapi ditolak berkuasa oleh militer , tidak ikut dalam proses penyusunan konstitusi itu dan diperkirakan akan memberikan suara "tidak".

NLD akan mengumumkan sikapnya Selasa petang kendatipun ketua partai itu Aung San Suu Kyi tetap berada dalam tahanan rumah sebagian besar dalam 18 tahun terakhir ini.

"Mahasiswa Generasi 88", satu kelompok pembangkang terkemuka dari pemberontakan tahun 1988 yang gagal, sudah mengecam konstitusi itu sebagai usaha para jenderal untuk mensahkan kekuasaan tangan besi mereka , dan mendesak rakyat tidak menyetujuinya.

Tindakan itu juga ditolak oleh Aliansi Biksu Seluruh Burma yang terlarang, yang memainkan peran dalam protes-protes pro demokrasi September tahun lalu yang berawal dari unjukrasa-unjukrasa kecil yang menentang kenaikan harga bahan bakar dan kemudian ditumpas rezim itu.

Kelompok itu berikrar akan "tetap melakukan perjuangan dengan segala cara untuk membantu seluruh rakyat untuk mengatasi kemiskinan dan kemelaratan".

AS mengatakan referendum itu tindakan pura-pura yang dilakukan dalam satu iklim kekhawatiran yang meluas". PBB, yang sedang berusaha untuk membantu perundingan-perundingan antara para jenderal dan Suu Kyi, lebih hati-hati dalam kecamannya.

Tanggal 12 Februari "Hari Persatuan" berawal dari perjanjian tahun 1947 antara kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas untuk menuntut kemerdekaan dari Inggris.

Negara itu berada dalam kekuasaan militer sejak tahun 1962 dan dilanda lusinan konflik gerilya dengan milisi-milisi etnik, sebagian besar di daerah-daerah perbatasan yang bergunung dengan Thailand, China, Bangladesh dan India.

Lebih dari 1.100 orang dipenjarakan karena sikap politik keyakinan dan agama mereka, kata PBB dan ratusan lari dari penyiksaan ke negara-negara tetangga. (*/lpk)