Hal ini dapat dilihat di kota-kota Jawa Tengah paling parah tertimpa bencana banjir, ketimbang di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini karena terjadinya perubahan di DAS Bengawan Solo, ujarnya.

Bahkan Ketua Umum IAP, Iman Sudrajat mengingatkan, apabila pengaturan ruang tetap tidak ada pengendalian seperti saat ini tidak tertutup kemungkinan pulau Jawa akan tenggelam.

Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan kota-kota besar di Pulau Jawa. Sebagai contoh Jakarta yang kini sudah tersambung dengan kota besar lainnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, ujarnya.

Bahkan sejumlah data menunjukkan akibat perkembangan yang sangat pesat itu telah mengorbankan RTH guna keperluan permukiman penduduk. Akibatnya sudah dapat dilihat banjir terjadi setiap musim hujan, tuturnya.

Sebagai contoh di Jakarta berdasarkan data apabila curah hujan mencapai 50 sampai 100 milimeter dalam waktu satu jam maka akan terjadi banjir, sehingga dapat dibayangkan apabila curah hujan terjadi dua jam lebih, paparnya.

Menurut Yayat, berdasarkan survei penyebab rusaknya RTH di sejumlah daerah terjadi akibat diterbitkannya peraturan daerah sekedar untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Mereka tidak peduli dengan kerusakan alam sebagai akibat mengejar PAD. Buktinya dapat dilihat di kawasan Bogor di mana terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap mata air guna keperluan air minum dalam kemasan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Yayat minta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali perda-perda yang berpotensi mengakibatkan kerusakan alam, termasuk peraturan dan perundangan di tingkat pusat.

Dia mencontohkan peraturan pemerintah mengenai hutan lindung sangat berpotensi kerusakan lingkungan. Seharusnya hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak semata-mata mengejar target ekonomi.

Tidak terkoordinasi tata ruang dengan baik juga dapat dilihat dari pembangunan 1.000 Rusunami yang tidak terkoneksi dengan angkutan umum masal cepat. Kondisi demikian mengakibatkan mahalnya harga tanah, ujarnya.

Sedangkan untuk memanfaatkan tanah BUMN lokasinya sebagian besar terpencil belum terjangkau angkutan umum. Hal ini menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan sifatnya dadakan tidak melalui perencanaan yang matang, ujarnya.

Terkait hal itu Pemprov. DKI Jakarta akan bekerjasama dengan IAP. Setidaknya kami menempatkan tiga anggota IAP untuk duduk dalam komisi terkait pengembangan Jakarta ke sejumlah kota di dekatnya, paparnya.

"Banjir yang terjadi di Bandara bukan tanggungjawab pemerintah Jakarta semata-mata tetapi daerah sekitar juga harus ikut. Upaya pompa tidak akan berhasil tanpa perbaikan lingkungan. Nantinya sepanjang tol dipasangi pompa," tuturnya. (*/rsd)