Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu telah memutuskan kelanjutan pengelolaan Blok Natuna D Alpha diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) setelah negosiasi dengan ExxonMobil tidak mencapai titik temu.
Hasil sidang kabinet juga meminta Pertamina segera menyampaikan proposal pengelolaan Blok Natuna D Alpha yang diperkirakan mengandung cadangan gas cukup besar tersebut.
Proposal tersebut nantinya akan dievaluasi tim pengarah yang beranggotakan antara lain Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri ESDM.
Direktur Hulu Pertamina Sukusen Soemarinda mengatakan, pihaknya siap menyerahkan proposal yang diminta.
Namun, ia enggan menjelaskan apa saja isi proposal tersebut termasuk mitra perusahaan yang akan bersama-sama mengembangkan Blok Natuna D Alpha.
Sebelumnya, Dirut Pertamina Ari Soemarno mengatakan, pihaknya akan bermitra dengan perusahaan lain mengingat proyek Natuna membutuhkan permodalan dan teknologi yang tinggi.
Sejumlah perusahaan yang sudah menyatakan minatnya antara lain ExxonMobil, Shell, Total, StatOil, Eni, dan Petrochina di hulu, sedang hilir antara lain Petronas, PTT Thailand, dan PetroVietnam.
Pemerintah telah memutus kontrak Natuna D Alpha dengan Exxon pada 2005 karena hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi.
Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76% saham kepemilikan dan Pertamina 24%.
Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100%, sedang pemerintah nol persen.
Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70% cadangan gas tersebut mengandung CO2. (*/rsd)