Soekarwo mengemukakan, sosialisasi dengan menggunakan baliho tidak dilarang, karena belum diatur.

"Menurut undang-undang, kampanye hanya 14 hari, sehingga nggak cukup. Karena itu, saya buat kacang garing, kecap dan terakhir buku," katanya.

Pembuatan buku, merupakan salah satu solusi waktu kampanye yang pendek, kalau mereka kemudian suka dan menganggap bermanfaat, ya diambil.

Soekarwo mengaku, hanya memberitahu yang memerlukan buku agar datang.

"Silahkan yang perlu datang, saya tidak bagi-bagi di sekolahan. Kalau ada orang yang mengambil, saya kan nggak tahu," katanya.

Setelah mendapat buku, mereka kemudian membaca, kalau kemudian disobek juga ndak apa-apa, katanya.

"Itu proses sosialisasi agar kenal, anak-anak kan kemudian mempunyai hak pilih, kalau ndak kenal dengan yang dipilih kan lucu. Pada saat yang sama pendidikan politik yang dilakukan pemerintah belum dilakukan," katanya menambahkan.

Dia menyatakan, buku soal-soal SPMB dan Unas tersebut dibikin 2004 lalu. "Setelah ini saya akan membuat buku masakan. Apakah nggak boleh, kemudian bagaimana mencukur brengos yang baik," katanya sambil tersenyum.

Menurut dia, sebenarnya yang bikin ribut adalah yang melarang. "Sudahlah, kalau nggak setuju disobek. Kalau Komisi E ingin memanggil Pak Rasiyo (Kepala Dinas P dan K Jatim) itulah orang politik, barang yang semestinya tidak politik di politikkan," katanya. (kpl/dar)