Kepala paguyuban dukuh `Cokro Pamungkas` Kabupaten Sleman, Sukiman mengatakan jika pemerintah tetap menyelenggarakan pemilihan gubernur, mereka akan bersikap pasif dan tidak akan bersedia membantu menangani pemilihan tersebut.
"Kapanpun sebelum ada kepastian tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY, kami akan kembali ke DPRD provinsi dengan jumlah massa yang lebih banyak," katanya.
Ia juga menyatakan prihatin dengan nasib Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan disahkan menjadi Undang-undang.
"Kami mewakili sebagian masyarakat Yogyakarta berencana bersilaturahmi dan menyampakkan aspirasi ke Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Gandung Pardiman dan sejumlah anggota fraksi Partai Golkar lainnya sempat menemui para pengunjukrasa dan menyatakan akan tetap membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta.
Unjukrasa yang berlangsung tertib itu dijaga puluhan aparat kepolisian dari Poltabes Yogyakarta.
Rencananya para pengunjukrasa akan melanjutkan aksi mereka ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DIY.
Dijadwalkan Rabu (27/2) delegasi DPRD DIY bertemu Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Jakarta terkait dengan RUUK DIY yang hingga kini tidak jelas `nasib`-nya. (*/rsd)