Tuntutan yang disampaikan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (Wacana) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB itu terkait dengan pernyataan Menkes yang meragukan hasil riset peneliti IPB tentang penemuan bakteri Enterobacter sakazakii pada susu formula.

"Tuntutan kepada Menkes itu juga telah kami sampaikan kepada anggota DPR di Senayan Jakarta hari Kamis (27/2)," kata David Rizar Nugroho, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Forum Wacana IPB di Kampus Darmaga, Jumat.

Tim peneliti IPB, dalam risetnya menemukan bahwa 22,73% susu formula (dari 22 sampel) dan 40% makanan bayi (dari 15 sampel) yang dipasarkan antara bulan April hingga Juni 2006 telah terkontaminasi Enterobacter sakazakii. Sampel makanan dan susu formula yang diteliti berasal dari produk lokal.

Mereka yang tergabung dalam tim penelitian itu adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB, yakni Dr drh Sri Estuningsih, drh Hernomoadi Huminto MVS, Dr drh I Wayan T Wibawan, dan Dr Rochman Naim.

Mengutip Ketua Umum Forum Wacana IPB, Sadikin Amir saat diterima anggota Komisi IX DPR, disebutkan bahwa pernyataan Menkes telah melukai civitas akademika IPB. Karena, selain meragukan hasil riset IPB, Menkes juga menyatakan penelitian itu tidak netral.

"Penyataan Menkes telah merendahkan harkat dan martabat IPB sebagai perguruan tinggi yang masuk peringkat 500 dunia," katanya.

Forum Wacana juga menyatakan, jika staf pengajar IPB diragukan kredibilitasnya dalam meneliti, maka secara otomatis kredibilitas mahasiswa juga sangat diragukan. Padahal sebagai institusi ilmiah, IPB selalu berpedoman pada kerangka analisis, logis, dan obyektif.

"Kalau pernyataan Menkes dibiarkan, tentu berdampak negatif pada citra akademis seluruh civitas akademika IPB," katanya.

Untuk itu, Forum Wacana mendesak Menkes untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan kepada seluruh civitas akademika IPB selambat-lambatnya 3 x 24 jam. "Kalau tidak, maka akan ada langkah besar yang telah kami siapkan," katanya.

Ia menjelaskan, penelitian masalah susu berbakteri itu telah dilakukan Sri Estuningsih, ahli Hispatologi dan peneliti FKH IPB lainnya, yang dibiayai dari dana APBN melalui Program Hibah Bersaing Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas sejak tahun 2003 hingga 2007.

Bahkan, tim peneliti pernah bertemu dengan BPOM pada tanggal 26 Oktober 2006 untuk membahas masalah tersebut.

"Agar lebih jelas kami minta BPOM juga dipanggil Komisi IX. Kami ingin masalah ini dibuka agar semua jelas," katanya menegaskan.

Diterima PDIP

David menjelaskan, kedatangan para mahasiswa Pasca Sarjana IPB ke gedung DPR RI sempat dihambat aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk gedung.

Namun, setelah melakukan perundingan mereka diterima dua anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Supomo, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan dan Wila Chandrawila Supriadi, anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum di ruang Fraksi PDIP Lantai V Gedung Nusantara 1, DPR RI.

Sebelum diterima, ketika rombongan mahasiswa akan masuk, tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi rombongan diminta minggir. Sementara kendaraan lain seperti taksi dibiarkan masuk.

"Kenapa hanya kami yang diminta minggir. Kenapa yang lain dibiarkan masuk? Ini diskriminasi," kata Irvan Ido, Koordinator Bidang Eksternal Forum Wacana IPB.

Sempat terjadi ketegangan antara para mahasiswa dengan aparat keamanan. Lantaran tak juga diberikan izin masuk, Irvan nekad mencegat mobil yang masuk. Kebetulan yang dicegat adalah kendaraan bernomor RI 51 yang ditumpangi salah satu Wakil Ketua DPR RI.

Ajudan wakil ketua DPR RI sempat keluar dan meminta Irvan minggir. Akhirnya, mobil sedan itu diberikan jalan.

Setelah para mahasiswa mengancam akan mendatangkan massa mahasiswa, akhirnya rombongan diperkenankan masuk dan diterima dua anggota DPR dari F-PDIP.

Dalam pertemuan itu, Supomo menyatakan terima kasih atas masukan dan aspirasi yang telah disampaikan dan berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada pimpinan Komisi IX secepatnya.

Menurut Supomo, keterangan Rektor IPB Dr Ir Herry Suhardiyanto, MSc di media massa, sebenarnya sudah cukup sebagai dasar pihaknya menindaklanjuti masalah susu berbakteri yang telah meresahkan masyarakat.

"Yang saya ketahui Menkes memang orangnya arogan. Ini bukan kasus pertama kali dia (Menkes) ngomong seenaknya," kata Supomo, seperti dikutip David Rizar Nugroho.

Sedangkan Wila Chandarawila Supriadi setuju jika pernyataan Menkes itu sudah melecehkan lembaga pendidikan tinggi. Sebab, penelitian-penelitian di perguruan tinggi bersandar pada tri dharma perguruan tinggi.

"Saya ini akademisi juga. Guru besar di Universitas Parahyangan Bandung. Apa yang diucapkan Menkes tidak pada tempatnya. Apalagi dia seorang doktor," katanya.

Ia menyarankan agar IPB menempuh langkah hukum, jika Menkes tidak merespon tuntutan para mahasiswa.

Kepala Departemen Hukum dan Advokasi Forum Wacana IPB, Omar Abdullah langsung menyepakati usulan dimaksud. "Langkah hukum adalah salah satu pilihan kami jika Menkes tidak segera minta maaf," katanya. (*/cax)